Dalam anggaran terbaru, pemerintah hanya mengusulkan penurunan sementara tarif pajak tambahan pembelian rumah kedua dari 3% menjadi 2%. Surcharge ini diberlakukan sejak Januari 2023 untuk menekan lonjakan permintaan rumah. Namun, data terbaru Statistics Jersey menunjukkan pasar perumahan kini justru telah mengalami perlambatan signifikan.
Baca Juga : Thailand Akhirnya Siap Pungut Pajak Turis Rp153 Ribu
Asosiasi Agen Properti Jersey (Jersey Estate Agents Association/JEAA) dan perusahaan konstruksi Ashbe Construction mengusulkan agar pajak tambahan tersebut dihapus sementara selama enam bulan untuk menggairahkan aktivitas ekonomi. Namun, Menteri Perumahan Sam Mézec menegaskan kebijakan fiskal seharusnya berpihak pada pembeli rumah pertama, bukan investor.
“Prioritas kami adalah membantu pembeli pertama atau warga yang ingin pindah rumah, bukan memperluas ruang bagi investor sewa,”
— Sam Mézec, Menteri Perumahan Jersey
Presiden JEAA, John Quemard, menyebut pajak tambahan 3% itu sebagai “paku terakhir dalam peti mati” bagi pasar properti Jersey. Ia menilai kebijakan tersebut justru memperlambat pemulihan ekonomi lokal.
Ben Cairney, Direktur Utama Ashbe Construction, juga berpendapat bahwa stamp duty holiday akan lebih efektif dibandingkan sekadar penurunan 1%.
“Jika pemerintah memberikan libur pajak sementara, mereka akan melihat peningkatan transaksi dan efek positif pada penerimaan pajak dalam jangka panjang,”
— Ben Cairney, Ashbe Construction
Baca Juga : Negara Bagian Jerman Tuntut Penangguhan Pajak Minimum Global
Berdasarkan data Statistics Jersey, harga rumah di wilayah tersebut kini masih 14% lebih rendah dari puncaknya pada kuartal ketiga 2022. Kondisi itu memperkuat argumen pihak yang meminta adanya insentif pajak properti untuk menstimulasi pasar.
Sementara itu, anggota parlemen Deputy Max Andrews justru menentang pemangkasan tarif pajak. Ia sebelumnya sempat mengusulkan kenaikan pajak tambahan dari 3% menjadi 5% agar investor tidak mendominasi pasar perumahan.
“Banyak warga yang masih tinggal di rumah sewa dan belum mampu membeli rumah di pulau ini. Fokus kebijakan harus membantu mereka, bukan investor,” ujarnya.
Usulan perubahan kebijakan ini dijadwalkan akan dibahas dalam sidang anggaran pemerintah Jersey pada Desember mendatang.
