JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertimbangkan langkah efisiensi belanja negara apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menghadapi tekanan akibat lonjakan harga minyak dunia.
Salah satu program yang berpotensi terkena efisiensi adalah program makan bergizi gratis (MBG). Langkah ini akan dipertimbangkan apabila harga minyak dunia melonjak secara signifikan dan berdampak pada keseimbangan fiskal pemerintah.
Purbaya mengatakan simulasi pemerintah menunjukkan bahwa apabila harga minyak dunia rata-rata mencapai sekitar US$92 per barel dalam satu tahun, maka defisit APBN berpotensi meningkat hingga 3,6% terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Kita sudah exercise, kalau harga minyak US$92 selama setahun rata-rata, maka defisitnya jadi 3,6% lebih. Kita akan melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi.”
— Purbaya Yudhi Sadewa
Untuk mengantisipasi potensi pelebaran defisit tersebut, pemerintah akan menyiapkan berbagai langkah penghematan anggaran, termasuk meninjau kembali sejumlah komponen belanja dalam program MBG.
Belanja Nonprioritas Program MBG Disasar
Purbaya menegaskan bahwa program MBG tetap menjadi program penting bagi pemerintah. Namun demikian, efisiensi dapat dilakukan pada komponen belanja yang tidak berkaitan langsung dengan penyaluran makanan kepada penerima manfaat.
Menurutnya, beberapa pengeluaran yang diajukan oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum masih berpotensi untuk ditinjau ulang.
Contohnya termasuk pengadaan barang yang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan, seperti pembelian komputer atau kendaraan operasional bagi petugas.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengganggu komponen belanja yang berkaitan langsung dengan distribusi makanan kepada masyarakat.
“Untuk makanan kita tidak akan ganggu, kita akan dukung.”
— Purbaya Yudhi Sadewa
Proyek Infrastruktur Bisa Ditunda
Selain program MBG, pemerintah juga membuka kemungkinan melakukan efisiensi pada pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum.
Purbaya menyebut beberapa proyek pembangunan yang tidak bersifat prioritas dapat ditunda hingga tahun anggaran berikutnya apabila kondisi fiskal memerlukan penyesuaian.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal apabila terjadi tekanan pada APBN akibat kenaikan harga minyak dunia.
Pemerintah Pertimbangkan Kebijakan BBM
Di sisi lain, pemerintah juga membuka peluang penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi apabila tekanan fiskal semakin meningkat.
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi di tingkat kabinet terkait kebijakan penyesuaian harga BBM tersebut.
Menurutnya, kondisi anggaran negara saat ini masih relatif aman sehingga pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan berbagai langkah antisipatif.
“Belum [bahas penyesuaian harga BBM bersubsidi], karena sekarang kita masih aman anggarannya,” ujarnya.
