Wakil Menteri Keuangan Charlito Martin Mendoza menjelaskan, RUU Amnesti Pajak yang akan diajukan mencakup tahun pajak 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, bahkan hingga 2007. “Kami sedang mempertimbangkannya,” ujarnya, dikutip Rabu (24/9/2025).
“RUU Amnesti Pajak akan mencakup semua jenis pajak untuk tahun pajak 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, bahkan hingga 2007.”
— Charlito Martin Mendoza, Wakil Menteri Keuangan Filipina
Latar Belakang Tax Amnesty
Tax amnesty dengan cakupan luas terakhir kali dilaksanakan pada 2007 di era Presiden Gloria Macapagal-Arroyo. Saat itu, kebijakan tersebut menghasilkan penerimaan sekitar PHP5,9 miliar atau Rp1,7 triliun, setara 0,6% dari total penerimaan pajak tahun tersebut.
Setelah itu, Presiden Rodrigo Duterte pada 2019 juga menandatangani UU Amnesti Pajak. Namun, ketentuan tax amnesty berlaku umum akhirnya diveto sehingga kebijakan tidak mencakup seluruh jenis pajak seperti yang direncanakan.
Baca Juga : Georgia Luncurkan Insentif Pajak 0% untuk Startup.
Program Pajak Warisan
Pada awal 2025, di era Presiden Ferdinand Marcos Jr., Filipina meluncurkan tax amnesty khusus warisan. Skema ini mengenakan pungutan 6% dari total harta kena pajak bersih setiap pewaris, dengan pembayaran minimum PHP5.000 atau Rp1,45 juta. Program tersebut membebaskan bunga, denda, dan sanksi lain yang terkait dengan pajak warisan.
Pajak warisan ini dikenakan pada pengalihan properti dari pewaris yang meninggal dunia kepada ahli waris sah, berbeda dari pajak properti.
Baca Juga : Turki Tegaskan Tak Naikkan Pajak, Fokus Kendalikan Inflasi.
Dukungan Publik dan Target Pemerintah
Wacana tax amnesty menyeluruh kali ini pertama kali diusulkan Menteri Keuangan Ralph Recto. Menurutnya, pemerintah menerima banyak masukan publik untuk memperpanjang program tax amnesty warisan sekaligus memperluas cakupan ke semua jenis pajak.
Meski pemerintah belum merilis proyeksi penerimaan yang diharapkan, Recto menargetkan RUU Amnesti Pajak bisa segera diajukan ke kongres dan mendapat persetujuan dalam tahun ini.
