MANILA – Pemerintah Filipina mengambil langkah terobosan di sektor kesehatan publik dengan memperluas insentif pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas ribuan jenis obat-obatan esensial. Otoritas perpajakan setempat secara resmi menetapkan sebanyak 2.277 jenis obat bebas PPN guna menekan beban finansial masyarakat yang membutuhkan terapi medis jangka panjang.
Keputusan strategis tersebut dituangkan melalui penerbitan Revenue Memorandum Circular No. 87/2026. Regulasi terbaru ini memasukkan 14 varian obat baru yang telah mendapatkan rekomendasi resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Filipina, mengacu pada ketentuan undang-undang PPN yang berlaku.
Langkah perluasan insentif pajak ini merupakan implementasi nyata dari arahan Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. dalam Pidato Kenegaraan 2026. Kebijakan ini difokuskan untuk memperluas aksesibilitas warga terhadap layanan kesehatan berkualitas dengan memangkas struktur harga obat-obatan vital di pasaran.
“Otoritas konsisten menerapkan kebijakan pajak yang secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan memperluas daftar obat bebas PPN, kami membantu membuat layanan kesehatan esensial lebih terjangkau sekaligus mendukung visi presiden untuk mewujudkan Filipina yang lebih sehat dan tangguh.”
— Charlito Martin Mendoza, Komisioner Otoritas Pajak Filipina
Prioritas Pengobatan Penyakit Kronis dan Rincian Golongan Obat
Dalam rincian daftar obat yang dibebaskan dari PPN, kelompok obat terapi kanker menjadi porsi terbesar dengan mencakup 708 jenis obat. Kebijakan ini juga menyasar kelompok penyakit kronis lainnya, termasuk 537 jenis obat hipertensi, 331 jenis obat diabetes, 300 jenis obat gangguan kesehatan mental, 172 jenis obat kolesterol tinggi, 152 jenis obat ginjal, serta 77 jenis obat tuberkulosis.
Fokus Bebas PPN: Kategori obat kanker mendominasi fasilitas pembebasan pajak ini dengan total 708 varian obat, disusul obat hipertensi dan diabetes untuk melindungi pasien berpenyakit kronis.
Otoritas menegaskan bahwa eliminasi tarif PPN ini berdampak langsung pada penghematan pengeluaran pasien, khususnya mereka yang mengidap penyakit kritis dan membutuhkan pengobatan berkesinambungan. Selain mengamankan penerimaan negara, kebijakan insentif fiskal ini membuktikan bahwa instrumen perpajakan dapat difungsikan secara efektif sebagai perlindungan sosial bagi warga negara.
