JAKARTA – Implementasi sistem inti perpajakan atau Coretax System sebagai tulang punggung administrasi baru tak pelak membawa tantangan tersendiri, terutama di masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Menyadari potensi hambatan adaptasi ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bergerak cepat menyiapkan serangkaian strategi agar kepatuhan wajib pajak tidak merosot di masa transisi.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Rosmauli, menegaskan bahwa otoritas pajak tidak tinggal diam. Fokus utama saat ini tertuju pada sosialisasi masif, edukasi mendalam, serta pendampingan teknis terkait penggunaan Coretax. Langkah ini diambil untuk memastikan transisi teknologi tidak menggerus tingkat kepatuhan formal wajib pajak.
“Implementasi sistem baru tentunya memunculkan tantangan dalam proses adaptasi. Namun, DJP senantiasa mengupayakan pelayanan optimal dengan pendampingan hingga berhasil bagi setiap wajib pajak.”
— Rosmauli, Direktur P2Humas DJP
Kepatuhan formal, yang mencakup ketepatan waktu lapor dan bayar sesuai prosedur, menjadi pertaruhan di tahun ini. Mengingat pelaporan SPT Tahunan kini sepenuhnya bermigrasi ke ekosistem Coretax, potensi kendala teknis maupun pemahaman wajib pajak bisa menjadi batu sandungan. Jika kendala pengisian terjadi secara kolektif, rasio kepatuhan formal berisiko tertekan.
Pendekatan Edukasi dan Integritas
Untuk memitigasi risiko tersebut, DJP melakukan segmentasi dalam edukasi publik. Materi perpajakan kini dikemas lebih menarik dan relevan sesuai karakteristik masing-masing wajib pajak, sehingga mudah dicerna dan dipraktikkan. Tujuannya sederhana: memuluskan jalan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban tahunannya tanpa bingung menghadapi antarmuka sistem baru.
Kunci Kepercayaan: Integritas aparat pajak yang terjaga adalah faktor krusial yang akan mendorong kepercayaan publik dan berimplikasi langsung pada peningkatan kepatuhan.
Lebih jauh, Rosmauli menekankan bahwa teknis sistem bukan satu-satunya kunci. Penguatan integritas internal DJP menjadi pilar fundamental untuk menjaga kepercayaan publik (trust). DJP berkomitmen menggandeng seluruh elemen bangsa guna mengamplifikasi pesan sadar pajak, memastikan bahwa perubahan sistem ini bermuara pada kesadaran kolektif dalam pembangunan negara.
