DUMFRIES – Pemerintah lokal Dumfries and Galloway tengah bersiap menghadapi rapat krusial pada Kamis mendatang untuk menentukan besaran kenaikan pajak dewan (council tax). Kelompok SNP yang memegang kendali pemerintahan saat ini secara resmi mengusulkan kenaikan sebesar 7,5%, sebuah langkah yang akan mengerek tarif tahunan properti kategori D dari £1.454,98 menjadi £1.564,10.
Jika usulan ini disetujui, warga setidaknya harus merogoh kocek tambahan sebesar £109,12 per tahun. Kenaikan ini menyusul tren serupa di wilayah tetangga, Scottish Borders, yang baru saja menyepakati kenaikan pajak sebesar 8,5% pada minggu lalu.
“Kenaikan ini merupakan bagian dari upaya menyeimbangkan anggaran otoritas lokal, di mana penghematan dilakukan pada sektor non-prioritas demi menjaga stabilitas layanan publik.”
— Laporan Anggaran SNP
Pertarungan Empat Usulan Anggaran Oposisi
Menariknya, SNP bukan satu-satunya pihak yang menyodorkan angka. Tiga kelompok oposisi lainnya telah mengajukan usulan tandingan dengan persentase yang bervariasi. Partai Konservatif memilih jalur lebih hemat dengan usulan kenaikan 6,5%, sementara Partai Buruh mengajukan 8,5%. Kelompok Novantae, yang mewakili wilayah barat, justru mengusulkan kenaikan tertinggi mencapai 9,8%.
Perbedaan angka ini tentu membawa konsekuensi pada pemotongan belanja daerah yang berbeda-beda. Berikut adalah poin-poin krusial dalam usulan anggaran tersebut:
SNP: Menghapus guru pengganti permanen, menghentikan dana polisi sekolah, serta menaikkan biaya pemakaman dan makan siang sekolah.
Konservatif: Fokus pada pengurangan biaya perawatan jalan musim dingin dan penggabungan kepemimpinan di beberapa sekolah dasar.
Partai Buruh: Membidik pemangkasan pada biaya manajemen dan kepemimpinan dewan.
Novantae: Mengusulkan penghapusan pengawas lapangan bermain di sekolah dasar.
Skema Baru: Dewan juga berencana menguji coba sistem “Undangan untuk Membayar” pada area parkir guna menambah pendapatan daerah tanpa beban pajak langsung.
Tahun lalu, otoritas Dumfries and Galloway telah menaikkan pajak sebesar 9%. Dengan tumpukan dokumen anggaran yang mencapai ratusan halaman di situs resmi dewan, masyarakat kini menunggu keputusan final mana yang akan diambil untuk menyeimbangkan kebutuhan layanan publik dengan kemampuan ekonomi warga.
