JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperluas program inklusi kesadaran pajak ke berbagai jenjang pendidikan. Setelah menyasar perguruan tinggi, SMA, dan SMP, program edukasi perpajakan tersebut kini mulai dikembangkan hingga jenjang sekolah dasar (SD).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan perluasan cakupan edukasi menjadi bagian dari upaya DJP menanamkan kesadaran mengenai pajak sejak dini kepada generasi muda.
“Pajak Bertutur ini sudah diadakan sejak 2017 dan sekarang sudah yang ke-10. Kami mencoba mengajak adik-adik di dunia pendidikan untuk memberikan kesadaran pajak sejak dini,” kata Inge dalam kegiatan Pajak Bertutur 2026, Kamis (3/9/2026).
Menurut Inge, Pajak Bertutur merupakan salah satu kegiatan kampanye yang berjalan sejalan dengan program penguatan inklusi kesadaran pajak yang dilaksanakan DJP.
Pajak Bertutur 2026 Usung Tema Energi Generasi Juara
Pajak Bertutur 2026 mengusung tema “Pajak Kita: Energi Generasi Juara”. Melalui kegiatan tersebut, DJP berharap materi perpajakan yang diberikan kepada peserta dapat terus diingat dan menjadi bekal ketika mereka kelak memasuki usia sebagai wajib pajak.
“Pelajaran yang diperoleh mudah-mudahan terus menempel sehingga ke depan adik-adik benar-benar paham apa itu pajak, dan saat sudah menjadi wajib pajak betulan, juga bisa melaksanakan kewajiban dengan penuh kesadaran,” ujar Inge.
Melalui pendekatan pendidikan, DJP berupaya menanamkan pemahaman mengenai pajak secara bertahap kepada peserta didik sebelum mereka memiliki kewajiban perpajakan secara langsung.
Hampir 450 Perguruan Tinggi Sudah Ikuti Program
Program inklusi kesadaran pajak pada awalnya diterapkan pada jenjang perguruan tinggi. Hingga saat ini, hampir 450 perguruan tinggi telah mengikuti kegiatan inklusi kesadaran pajak.
DJP kemudian memperluas pelaksanaan program tersebut ke jenjang sekolah menengah atas (SMA). Setelah itu, inklusi kesadaran pajak mulai diuji coba pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP).
Perluasan ke berbagai jenjang pendidikan tersebut menjadi bagian dari upaya DJP agar pemahaman mengenai pajak dapat ditanamkan kepada generasi muda secara berkesinambungan.
Surakarta Jadi Lokasi Piloting Inklusi Pajak di SD
Pada 2026, DJP mulai melakukan piloting program inklusi kesadaran pajak untuk jenjang SD. Kota Surakarta dipilih sebagai lokasi pelaksanaan piloting tersebut.
Inge berharap pelaksanaan piloting di Surakarta dapat menjadi langkah awal untuk memperluas program inklusi kesadaran pajak pada jenjang SD ke wilayah lainnya.
Dengan masuknya jenjang SD, cakupan program edukasi perpajakan DJP semakin luas setelah sebelumnya berkembang dari perguruan tinggi ke SMA dan SMP.
DJP Bahkan Siapkan Materi Pajak untuk PAUD
Pengembangan program edukasi perpajakan tidak berhenti pada jenjang SD. DJP juga telah menyiapkan materi yang memungkinkan perluasan program inklusi kesadaran pajak hingga pendidikan anak usia dini (PAUD).
Menurut Inge, materi untuk anak-anak berusia 3 hingga 6 tahun sudah disiapkan. Namun, DJP masih akan melihat lokasi yang memungkinkan untuk dijadikan tempat piloting program pada jenjang PAUD.
“Sebenarnya kalau mau diteruskan lagi, kami sudah siap juga untuk PAUD. Kita lihat nanti di mana kira-kira PAUD yang bisa menjadi piloting untuk kelas PAUD. Karena secara materi kami sudah siap untuk anak-anak usia 3 sampai 6 tahun,” ujar Inge.
Tax Edu Creative Challenge Libatkan Guru dan AI
Selain memperluas program inklusi kesadaran pajak, DJP menyelenggarakan sejumlah kegiatan dalam rangkaian Pajak Bertutur 2026. Salah satunya adalah Tax Edu Creative Challenge.
Kompetisi tersebut mencakup pembuatan prompt untuk artificial intelligence (AI) serta pembuatan bahan ajar yang inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas rungu.
Tax Edu Creative Challenge diikuti oleh guru dari sekolah-sekolah yang telah melaksanakan program inklusi kesadaran pajak. Menurut Inge, kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong guru mengembangkan metode dan bahan ajar yang lebih kreatif serta inklusif dalam menyampaikan materi perpajakan kepada peserta didik.
DJP Gelar Tax Edu Bootcamp untuk Guru SMP
DJP juga mengadakan Tax Edu Bootcamp dengan mengundang guru SMP di Jakarta. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta.
Program itu ditujukan untuk memperluas pelaksanaan inklusi kesadaran pajak pada jenjang SMP di Jakarta. Dengan melibatkan lebih banyak guru dan sekolah, jumlah SMP yang menerapkan program tersebut diharapkan terus bertambah.
Pajak Bertutur Digelar Serentak di Seluruh Indonesia
Puncak kegiatan Pajak Bertutur 2026 dilaksanakan secara serentak oleh 34 kantor wilayah (kanwil), 352 kantor pelayanan pajak (KPP), dan 204 kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (KP2KP) DJP di seluruh Indonesia.
Seluruh unit kerja DJP menggelar kegiatan edukasi perpajakan secara serentak sejak pagi hingga siang hari. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari perguruan tinggi, SMA, SMP, hingga SD.
Secara keseluruhan, rangkaian Pajak Bertutur 2026 melibatkan lebih dari 24.000 peserta di seluruh Indonesia.