GUERNSEY – Kamar Dagang Guernsey secara resmi meminta masukan dari para pelaku usaha serta menuntut kejelasan lebih lanjut dari pemerintah terkait dampak iuran jaminan sosial yang direncanakan sebagai bagian dari sistem perpajakan baru.
Pemerintah Guernsey sebelumnya telah menyetujui paket kebijakan pajak yang dikenal dengan sebutan ‘GST Plus’. Paket ini mencakup pengenalan Pajak Barang dan Jasa (GST) sebesar 5%, penurunan tarif pajak penghasilan untuk golongan bawah, serta reformasi besar-besaran pada iuran jaminan sosial. Meski skema besar telah disetujui, para pelaku bisnis mengaku masih buta mengenai detail teknis implementasinya.
“Kami membutuhkan rincian di balik angka-angka tersebut agar kami sepenuhnya memahami dan memiliki keyakinan terhadap keputusan kebijakan pemerintah.”
Pihak Kamar Dagang telah bertemu dengan pejabat pemerintah untuk menyoroti potensi beban biaya tambahan sebesar £17 juta yang harus ditanggung oleh pemberi kerja akibat perubahan tarif kontribusi tersebut.
Reformasi Jaminan Sosial dan Dampak Biaya Bisnis
Diane De Garis, bendahara Kamar Dagang, menyatakan bahwa pihaknya tengah gencar memberikan pengarahan kepada anggotanya agar tidak terlambat dalam mengantisipasi aspek jaminan sosial. Fokus utama pengarahan ini mencakup dampak biaya bagi operasional bisnis, tahapan implementasi, hingga masalah desain teknis GST.
Kekhawatiran utama para pelaku usaha terletak pada beban kontribusi jaminan sosial yang lebih tinggi bagi mereka yang berada di bawah usia pensiun. Estimasi tambahan biaya sebesar £17 juta per tahun dianggap dapat menekan margin keuntungan jika tidak diatur dengan arahan yang jelas dari pemerintah.
Tuntutan Arahan Jelas dari Pemerintah Guernsey
Meskipun dialog antara Kamar Dagang dan pemerintah telah berlangsung cukup lama, para pejabat bisnis merasa rincian detail masih belum diberikan secara transparan. Kejelasan mengenai batas pengurangan pajak dan dasar penghasilan baru sangat dinanti untuk menentukan langkah strategis perusahaan ke depan.
Kamar Dagang menegaskan bahwa meskipun mereka memahami tujuan pemerintah dalam mereformasi pajak untuk kemandirian fiskal, transparansi rincian biaya tetap menjadi syarat mutlak bagi dukungan sektor swasta.
Sektor bisnis di pulau tersebut kini menunggu langkah selanjutnya dari Pemerintah Guernsey untuk memberikan panduan teknis yang lebih komprehensif terkait paket ‘GST Plus’ ini sebelum implementasi dimulai.
