JAKARTA – Pemerintah melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.879,6 triliun sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Angka ini tumbuh 2,45% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.834,5 triliun.
Meskipun ada pertumbuhan, tingkat penyerapan masih perlu dipacu. Dari total target APBN 2025 sebesar Rp2.663,4 triliun, baru 70,6% anggaran yang terealisasi.
“Kami terus mendorong agar belanja pemerintah pusat memberi dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi.”
— Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan
Baca Juga: Banyak Keluhan Restitusi Tak Mulus, DPR Tegur Dirjen Pajak
Belanja K/L Sudah Terealisasi 75,4%
Realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp961,2 triliun atau 75,4% dari pagu Rp1.275,6 triliun.
1. Belanja Pegawai
Belanja pegawai terealisasi Rp262,7 triliun atau 86,2% dari target. Belanja ini cenderung stabil karena merupakan pembayaran rutin bulanan.
2. Belanja Barang
Realisasi belanja barang mencapai Rp344,9 triliun atau 72,3%. Belanja ini mencakup program pendidikan, beasiswa LPDP, layanan kesehatan, penyaluran makanan bergizi gratis (MBG), serta bantuan subsidi upah (BSU).
Menurut Suahasil, belanja barang meningkat sejak April setelah sebelumnya terpengaruh efisiensi anggaran di awal tahun.
Baca Juga: UMKM PPh Final 0,5% Bakal Permanen untuk WP OP dan PT Perorangan
3. Belanja Modal
Belanja modal baru terealisasi Rp206,4 triliun atau 59,9%. Belanja ini dipakai untuk pembayaran kontrak pengadaan infrastruktur, peralatan, dan mesin.
“Belanja modal lebih rendah karena 2024 ada percepatan penyelesaian proyek infrastruktur, dan pembayaran biasanya dilakukan di akhir tahun.”
— Suahasil Nazara
4. Belanja Bansos
Realisasi belanja bantuan sosial mencapai Rp147,2 triliun atau 98,6%, menjadikannya salah satu pos belanja dengan serapan tertinggi.
Belanja Non-K/L Baru 66%
Realisasi belanja non-K/L mencapai Rp918,4 triliun, atau 66,2% dari pagu Rp1.387,8 triliun. Belanja non-K/L mencakup subsidi, kompensasi, pembayaran bunga utang, serta dukungan fiskal lainnya yang bersifat mandatory.
