rencana menghapus PPN 25% atas buku, salah satu yang tertinggi di Eropa. Kebijakan ini
ditujukan untuk menekan krisis membaca dan mengembalikan minat masyarakat terhadap buku fisik.
Menteri Kebudayaan Jakob Engel‑Schmidt menegaskan urgensi kebijakan tersebut.
“Kita perlu melakukan semua upaya untuk mengatasi krisis membaca, yang sayangnya meluas dalam beberapa tahun terakhir.”
pernyataannya dikutip Kamis (21/8/2025).
Baca juga: Kesepakatan Dagang AS–UE, Tarif Impor 15%
PPN Buku Tertinggi di Eropa, Harga Turun Jadi Kunci
Saat ini Denmark memungut PPN 25% atas buku, sementara negara seperti Inggris tak mengenakan pajak penjualan
atas buku. Pemerintah berharap penghapusan PPN akan menurunkan harga buku, memperluas akses, dan
mendorong kebiasaan membaca lintas kelompok usia.
Rencana ini akan dimasukkan dalam RAPBN 2026 dengan potensi berkurangnya penerimaan sekitar
DKK 330 juta (± Rp525,98 miliar) per tahun—kompensasi fiskal yang dinilai sebanding dengan manfaat
sosial jangka panjang seperti perbaikan literasi dan kualitas pendidikan.
Alarm dari OECD: Literasi Remaja Menurun
Laporan pendidikan terbaru menunjukkan 24% remaja usia 15 tahun di Denmark tidak mampu memahami teks sederhana,
meningkat 4 poin persen dalam satu dekade. Temuan ini menjadi alarm serius perlunya intervensi kebijakan literasi
yang lebih kuat dan tepat sasaran.
Sumber data: OECD PISA
Baca juga: Pemerintah Kamboja Diminta Naikkan Cukai Rokok
Industri Penerbitan Dukung Akses Buku Terjangkau
Pelaku industri penerbitan Denmark mendorong pemerintah memberi insentif pajak agar akses buku fisik
tetap terjamin bagi semua warga—anak‑anak hingga dewasa. Media internasional juga menyoroti langkah Denmark
ini sebagai strategi literasi berbasis fiskal.
Liputan internasional: Le Monde
Apa Artinya bagi Kebijakan Pajak & Literasi?
- Harga buku turun → akses lebih luas bagi keluarga berpendapatan rendah.
- Dorong permintaan → ekosistem penerbitan & toko buku lokal lebih hidup.
- Dampak sosial → literasi membaik, kualitas pendidikan dan produktivitas jangka panjang naik.
Pemerintah menekankan, penghapusan PPN buku bukan sekadar potongan pajak, melainkan
investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi.
