JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengirimkan pesan peringatan keras kepada seluruh jajaran birokrasi perpajakan di tanah air. Dalam upaya menjaga integritas kas negara, Menkeu menegaskan tidak akan segan-segan mengambil tindakan disiplin berat berupa pembebasan tugas atau “nonjob” bagi kepala kantor yang terbukti bermain-main dalam proses pencairan restitusi pajak.
Langkah ekstrem ini diambil sebagai respons atas kecurigaan adanya praktik yang tidak wajar dalam penyaluran dana pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jika hasil investigasi internal menunjukkan adanya anomali atau aliran dana restitusi yang tidak semestinya, mutasi seketika menjadi konsekuensi mutlak bagi para pimpinan wilayah tersebut.
“Jadi kalau ada tempat [kantor] pajak yang restitusinya kekencengan dan kita investigasi ada masalah, otomatis langsung saya pindahin kepalanya.”
— Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI
Lonjakan Restitusi dan Indikasi Kebocoran Fiskal
Keresahan Menkeu Purbaya bukan tanpa alasan. Data menunjukkan realisasi pencairan restitusi pada tahun 2025 melonjak tajam hingga mencapai Rp361,15 triliun. Angka ini mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 35,9% dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka Rp265,67 triliun. Secara spesifik, restitusi PPN menyumbang Rp253,7 triliun, sementara restitusi PPh Badan melesat hingga 80,2% dengan nilai Rp98,09 triliun.
Pertumbuhan yang tidak lazim ini memicu kecurigaan adanya “kebocoran” sistematis yang merugikan penerimaan negara. Sebagai langkah antisipatif, Kementerian Keuangan kini tengah melakukan audit menyeluruh terhadap data restitusi sejak tahun 2020 hingga 2025, dengan fokus utama pada sektor strategis seperti sumber daya alam (SDA).
Baca Juga: Akselerasi Transisi Energi: Mendagri Instruksikan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik
Implementasi Instruksi Presiden Prabowo Subianto
Purbaya menekankan bahwa kebijakan pengetatan ini sejalan dengan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto terkait disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Mengingat keterbatasan regulasi untuk memecat ASN secara instan, opsi memindahkan pejabat ke posisi yang tidak strategis atau menonaktifkan mereka (nonjob) menjadi solusi paling efektif untuk menekan risiko kerugian negara lebih lanjut.
Prinsip Efisiensi: Menkeu menilai lebih baik membayar gaji ASN yang dinonaktifkan daripada membiarkan potensi kerugian negara yang jauh lebih besar akibat praktik pencairan restitusi yang menyimpang.
Kendati demikian, pemerintah memberikan jaminan bahwa pengetatan ini tidak akan menghambat hak-hak wajib pajak yang jujur. Proses restitusi akan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum bagi mereka yang memang berhak mendapatkannya. Fokus utama pemerintah saat ini adalah mempersempit ruang gerak bagi pihak-pihak yang mencoba memanipulasi sistem untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
