website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Putusan Pengadilan Pajak
Thursday, 9 April 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Internasional

Wakil kepala kepolisian didenda karena memiliki mobil yang tidak dikenai pajak

Muhammad Nur Izzuddin by Muhammad Nur Izzuddin
April 9, 2026
in Internasional
0 0
0
Wakil kepala kepolisian didenda karena memiliki mobil yang tidak dikenai pajak
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

STAFFORDSHIRE – Seorang pejabat publik tinggi di Inggris, Dave Evans, yang menjabat sebagai wakil komisaris kepolisian, pemadam kebakaran, dan penanggulangan kejahatan Staffordshire, dijatuhi denda administratif. Hal ini terjadi setelah terungkap bahwa ia mengemudikan mobil pribadinya yang belum dibayar pajaknya selama tiga bulan.

Selain masalah pajak kendaraan, Evans juga kedapatan mengemudikan mobil Jaguar miliknya tanpa sertifikat kelayakan jalan (MOT) yang sah selama 19 hari. Evans mengklaim bahwa ia baru menyadari kelalaian tersebut setelah dihubungi oleh seorang jurnalis pada Februari lalu.

Baca Juga: Manfaatkan Relaksasi SPT, Wajib Pajak Padati Kantor Pajak

Kronologi Kelalaian Pajak Kendaraan dan Masalah Sistem DVLA

Berdasarkan laporan resmi dari Louise Clayton, kepala eksekutif kantor komisaris, Evans membeli kendaraan tersebut pada Maret 2025. Awalnya, pembayaran pajak diatur melalui sistem debit langsung. Namun, pembayaran terhenti secara otomatis pada November 2025 setelah Evans melakukan pergantian rekening bank.

Evans sempat mencoba melakukan pembayaran manual melalui situs web DVLA, namun transaksi tidak dapat dilanjutkan karena sistem menunjukkan bahwa mobil tersebut sudah dibayar pajaknya. DVLA mengonfirmasi bahwa kendaraan akan tetap terlihat aktif di sistem jika pemilik masih memiliki opsi untuk membayar sisa tagihan.

“Jelas bahwa Dave Evans tanpa disadari telah mengemudikan kendaraan tanpa pajak jalan dan MOT yang valid. Ia segera mengambil langkah perbaikan begitu mengetahui masalah tersebut.”

— Laporan Panel Kepolisian, Staffordshire

Langkah Pengunduran Diri dan Penegakan Hukum Imparsial

Menyusul insiden ini, Evans menyatakan rencana untuk mengundurkan diri sebagai ketua Staffordshire Safer Roads Partnership guna menghindari gangguan terhadap pekerjaan organisasi tersebut. Kepolisian Staffordshire menegaskan bahwa mereka menangani kasus ini dengan standar yang sama seperti masyarakat umum:

  • Imparsialitas: Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang sama rata seperti yang diterapkan pada semua kasus yang dilaporkan masyarakat.
  • Uji Kepentingan Publik: Kepolisian mempertimbangkan standar tinggi yang harus dipenuhi oleh pejabat publik dalam akuntabilitas hukum.
  • Penyelesaian Kasus: Evans telah menerima dan membayar denda tetap yang tidak dikenakan catatan pelanggaran (non-endorseable fixed penalty).

Baca Juga: Aturan Sewa Liburan Baru Picu Kekhawatiran Pemilik Properti

Laporan resmi menyimpulkan bahwa Evans telah membayar denda dan masalah ini dianggap telah diselesaikan secara hukum. Meskipun dinyatakan sebagai kelalaian yang tidak disengaja, insiden ini menekankan pentingnya kepatuhan administratif bagi setiap pemilik kendaraan tanpa terkecuali.

Baca Juga: Sengketa Pajak: Majelis Tegaskan Batas Objek PPh Pasal 23

Sumber Terkait:

  • Stoke-on-Trent Live / The Sentinel
  • Staffordshire Live
Muhammad Nur Izzuddin

Muhammad Nur Izzuddin

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version