POWYS – Kebijakan ketat pemerintah Wales mengenai aturan sewa liburan mulai memakan korban dari kalangan pengelola properti skala kecil. Paul Martin, seorang pemilik pondok liburan di Newtown, Powys, menyatakan kekhawatirannya akan ancaman kebangkrutan akibat lonjakan pajak daerah yang dikenakan pada aset wisatanya.
Berdasarkan undang-undang yang berlaku, akomodasi liburan mandiri yang tidak berhasil disewakan minimal 182 hari dalam setahun akan dikategorikan sebagai rumah kedua. Dampaknya, properti tersebut dikenakan pajak daerah standar, bahkan tarif premium yang jauh lebih mahal.
Aturan 182 Hari dan Beban Pajak Daerah Premium
Di Wales, agar sebuah properti bisa memenuhi syarat tarif bisnis yang lebih rendah (alih-alih pajak daerah), properti tersebut harus tersedia untuk disewakan selama 252 hari dan benar-benar terisi selama 182 hari. Paul Martin mengaku tercekik karena harus membayar lima kali pajak daerah tahun ini, termasuk dua tarif premium sebesar 75%.
“Peraturan ini akan menghancurkan saya. Saya tidak melihat cara apa pun untuk menanggung biaya ini saat saya pensiun nanti,” ujar Martin. Ia bahkan mempertimbangkan untuk membongkar dapur dan kamar mandi pondoknya agar properti tersebut dinyatakan tidak layak huni demi menghindari pajak yang membengkak.
“Masalahnya adalah tidak adanya definisi jelas mengenai apa yang dianggap rumah kedua. Pondok ini berada di kebun saya dan tidak bisa dijual sebagai rumah tinggal terpisah.”
— Paul Martin, Pemilik Properti Sewa Liburan
Dilema Perumahan Terjangkau vs Industri Pariwisata
Pemerintah Wales berargumen bahwa undang-undang ini dirancang untuk mengatasi krisis perumahan terjangkau bagi warga lokal di daerah wisata. Namun, para pelaku usaha menilai ambang batas 182 hari terlalu tinggi dibandingkan Inggris yang hanya mensyaratkan 70 hari penyewaan.
Beberapa partai politik mulai menanggapi isu ini:
- Reform UK: Menjanjikan penurunan ambang batas agar usaha keluarga tidak terpinggirkan.
- Partai Konservatif Wales: Mengusulkan angka yang lebih proporsional, yakni sekitar 105 hari.
- Plaid Cymru: Meminta adanya pengecualian dan mitigasi agar tidak ada konsekuensi yang tidak diinginkan bagi warga lokal.
Dewan Powys sendiri menyatakan bahwa secara hukum mereka wajib mengenakan pajak sesuai daftar, namun memiliki kewenangan diskresioner untuk mempertimbangkan pengurangan bagi pemilik yang mengalami “kesulitan nyata”.
