website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Putusan Pengadilan Pajak
Sunday, 15 March 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Internasional

Cek fakta: Tidak ada data yang andal untuk membandingkan pendapatan rumah tangga yang menggunakan pompa panas.

Muhammad Nur Izzuddin by Muhammad Nur Izzuddin
March 15, 2026
in Internasional
0 0
0
Cek fakta: Tidak ada data yang andal untuk membandingkan pendapatan rumah tangga yang menggunakan pompa panas.
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

LONDON – Klaim mengenai profil pendapatan rumah tangga penerima hibah pompa panas di Inggris memunculkan perdebatan setelah angka-angka yang digunakan dinilai tidak sepenuhnya sebanding.

Juru bicara Reform UK untuk urusan keuangan Robert Jenrick menyatakan lebih dari separuh dana hibah pompa panas dialokasikan kepada rumah tangga dengan penghasilan di atas £52.000 per tahun, sehingga menurutnya masyarakat berpenghasilan rendah justru ikut menanggung biaya subsidi bagi kelompok yang lebih mampu.

“Lebih dari separuh dana hibah dialokasikan kepada rumah tangga dengan penghasilan lebih dari £52.000 per tahun.”


— Robert Jenrick

Namun, persoalannya bukan semata pada angka tersebut, melainkan pada metode pembanding yang digunakan pemerintah dalam laporan resminya.

Baca Juga: Anggaran 2025: London Tanggung Beban Kenaikan Pajak £26 Miliar

Angka 57% Memang Ada, tetapi Konteksnya Penting

Angka yang dikutip Jenrick berasal dari laporan sementara pemerintah mengenai Boiler Upgrade Scheme (BUS), program yang membantu rumah tangga memasang pompa panas atau boiler biomassa.

Dalam survei kepada penerima manfaat BUS, responden diminta menyebutkan kategori pendapatan rumah tangga tahunan mereka sebelum pajak dan potongan lainnya. Hasilnya, 47% responden melaporkan pendapatan rumah tangga sebesar £52.000 atau lebih, sementara 36% berada di bawah angka itu, dan 17% memilih tidak menjawab.

Jika hanya menghitung responden yang menjawab, maka sekitar 57% penerima manfaat memang tercatat memiliki pendapatan rumah tangga minimal £52.000 per tahun.

Artinya, angka 57% tersebut bukan dibuat-buat, tetapi juga tidak mencakup seluruh responden karena ada kelompok yang tidak mengungkapkan pendapatannya.

Baca Juga: DJP Catat 46 P3B Sudah Dimodifikasi via Multilateral Instrument

Masalah Utama Ada pada Angka Pembanding

Laporan pemerintah kemudian menyebut proporsi tersebut tergolong tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan disposable rumah tangga median sebesar £32.300 pada tahun yang berakhir Maret 2022.

Di sinilah letak persoalannya. Angka £52.000 pada survei BUS merupakan pendapatan rumah tangga sebelum pajak, sedangkan angka £32.300 yang diambil dari data ONS adalah pendapatan disposable setelah pajak.

Dengan kata lain, laporan itu membandingkan dua ukuran yang berbeda secara mendasar: satu adalah penghasilan bruto sebelum potongan, sementara yang lain adalah penghasilan bersih yang tersisa setelah kewajiban pajak dipenuhi.

“Tidak ada angka resmi yang benar-benar sebanding secara langsung dengan angka £52.000 itu.”


— Inti evaluasi data

ONS Punya Angka Lain, tapi Tetap Belum Ideal

Kantor Statistik Nasional Inggris (ONS) mengarahkan agar perbandingan yang lebih mendekati adalah menggunakan pendapatan bruto rata-rata rumah tangga, yang pada tahun fiskal berakhir Maret 2022 tercatat sebesar £63.549.

Untuk rumah tangga yang tinggal di rumah milik sendiri, angka pendapatan bruto rata-rata bahkan mencapai £73.842.

Meski begitu, angka ini juga tidak ideal dijadikan pembanding. Alasannya, ONS tidak menerbitkan angka median untuk pendapatan bruto rumah tangga, sementara angka rata-rata bisa terdorong naik oleh sebagian kecil rumah tangga dengan penghasilan sangat tinggi.

Akibatnya, hingga saat ini memang belum tersedia data resmi yang benar-benar andal untuk membandingkan secara tepat apakah penerima hibah BUS didominasi kelompok berpendapatan tinggi atau tidak.

Baca Juga: Nunggak PBB 5 Tahun, Pemkot Ini Akan Bekukan SPPT

Kesimpulan: Klaim Angka Benar, tapi Narasinya Belum Tuntas

Secara teknis, klaim bahwa 57% penerima hibah BUS memiliki pendapatan rumah tangga minimal £52.000 memang bersumber dari laporan resmi pemerintah.

Namun, narasi bahwa hal tersebut menunjukkan mayoritas hibah dinikmati rumah tangga kaya belum dapat dipastikan secara kuat karena metode pembanding yang tersedia belum setara.

Selama pemerintah masih membandingkan pendapatan sebelum pajak dengan pendapatan setelah pajak, kesimpulan soal apakah penerima hibah tergolong lebih kaya dari rumah tangga rata-rata nasional akan tetap problematis.

Dengan demikian, cek fakta atas klaim ini menunjukkan bahwa angka dasarnya ada, tetapi konteks pembandingnya belum cukup andal untuk menarik kesimpulan yang tegas.

Sumber Terkait:

  • UK Government
  • Office for National Statistics
  • UK Parliament

 

SEO Title: Cek Fakta Hibah Pompa Panas dan Data Pendapatan Rumah Tangga
Meta Description: Klaim soal mayoritas hibah pompa panas dinikmati rumah tangga berpendapatan tinggi di Inggris perlu dibaca hati-hati karena data pembandingnya belum sebanding.
Tags: hibah pompa panas, boiler upgrade scheme, cek fakta, pendapatan rumah tangga, inggris

Muhammad Nur Izzuddin

Muhammad Nur Izzuddin

Next Post
ASN Kaget Ada Bukti Potong PPh Final di SPT, Fiskus Beri Penjelasan

ASN Kaget Ada Bukti Potong PPh Final di SPT, Fiskus Beri Penjelasan

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Panduan Lengkap Cara Menanggapi SPKKP di Coretax DJP

Panduan Lengkap Menggunakan Simulator Coretax untuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan

October 9, 2025
Ingin Download NPWP Elektronik? Pastikan Akun Coretax Anda Sudah Aktif, Ini Langkah Resminya

Bukti Potong A1 Kini Bisa Diunduh di Coretax, Ini Panduan Lengkap Lapor SPT

January 6, 2026
Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

February 9, 2026
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

4
Banjir Aturan Baru DJP: Dari Pedoman MAP, Pengaduan, hingga Insentif Magang

DJP Bongkar Sindikat ‘Desa’ Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp180 Miliar

4
Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

3
Wales dapat mengenakan pajak atas lahan terlantar untuk mendorong pembangunan rumah

Wales dapat mengenakan pajak atas lahan terlantar untuk mendorong pembangunan rumah

March 15, 2026
ASN Kaget Ada Bukti Potong PPh Final di SPT, Fiskus Beri Penjelasan

ASN Kaget Ada Bukti Potong PPh Final di SPT, Fiskus Beri Penjelasan

March 15, 2026
Cek fakta: Tidak ada data yang andal untuk membandingkan pendapatan rumah tangga yang menggunakan pompa panas.

Cek fakta: Tidak ada data yang andal untuk membandingkan pendapatan rumah tangga yang menggunakan pompa panas.

March 15, 2026
WP Belum Patuh Bayar Pajak Kendaraan, Pemprov Perkuat Penagihan

WP Belum Patuh Bayar Pajak Kendaraan, Pemprov Perkuat Penagihan

March 14, 2026

Recent News

Wales dapat mengenakan pajak atas lahan terlantar untuk mendorong pembangunan rumah

Wales dapat mengenakan pajak atas lahan terlantar untuk mendorong pembangunan rumah

March 15, 2026
ASN Kaget Ada Bukti Potong PPh Final di SPT, Fiskus Beri Penjelasan

ASN Kaget Ada Bukti Potong PPh Final di SPT, Fiskus Beri Penjelasan

March 15, 2026
Cek fakta: Tidak ada data yang andal untuk membandingkan pendapatan rumah tangga yang menggunakan pompa panas.

Cek fakta: Tidak ada data yang andal untuk membandingkan pendapatan rumah tangga yang menggunakan pompa panas.

March 15, 2026
WP Belum Patuh Bayar Pajak Kendaraan, Pemprov Perkuat Penagihan

WP Belum Patuh Bayar Pajak Kendaraan, Pemprov Perkuat Penagihan

March 14, 2026

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version