JAKARTA – Menjelang sepuluh hari (H-10) perayaan Idulfitri 2026, realisasi penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) baru menyentuh angka Rp11,16 triliun pada pekan kedua Maret. Pencapaian ini mencerminkan bahwa penyaluran baru berkisar pada level 20 persen dari total alokasi anggaran yang disiapkan oleh pemerintah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kas negara sejatinya sudah sangat siap untuk mencairkan hak para abdi negara tersebut. Keterlambatan ini rupanya bukan dipicu oleh ketiadaan dana, melainkan lambatnya proses penyelesaian administrasi pengajuan dari masing-masing kementerian atau lembaga (K/L).
“Per 10 Maret, [THR ASN] sudah disalurkan Rp11 triliun. Bukan uangnya tidak ada ya, tapi kantornya belum minta ke kita, kalau minta langsung dicairkan.”
— Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI
Pencairan dana THR memang membutuhkan serangkaian tahapan birokrasi keuangan yang tertib. Proses ini bermula dari penetapan regulasi internal instansi mengenai pencairan THR dan gaji ke-13, pendataan jumlah pegawai yang berhak, pengajuan anggaran, hingga penerbitan perintah membayar yang bermuara pada transfer ke rekening ASN.
Purbaya menduga kuat bahwa banyak satuan kerja (satker) yang belum merampungkan tahapan pengajuan tersebut. Ia menjamin tidak ada kendala sistemik dari sisi bendahara negara selain menunggu inisiatif pengurusan dari unit terkait di tiap instansi.
Rincian Realisasi Pencairan: Pemda Masih Sangat Minim
Pada tahun anggaran 2026 ini, pemerintah secara khusus menyiapkan pagu senilai Rp55 triliun untuk kebutuhan THR. Angka ini mengalami kenaikan sekitar 10 persen jika kita bandingkan dengan alokasi tahun 2025 yang berada di posisi Rp49 triliun. Tercatat, sudah ada 8.279 satker K/L yang berhasil menuntaskan pembayaran kepada pegawainya.
Secara lebih detail, dana sebesar Rp6,11 triliun telah mengalir ke rekening 825.928 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sementara itu, 295.054 pegawai PPPK telah menerima total Rp752,82 miliar, disusul 461.119 personel Polri yang mendapatkan alokasi Rp2,23 triliun. Kelompok Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang berjumlah 39.486 orang juga telah menerima pencairan senilai Rp154,42 miliar.
Tidak hanya pegawai aktif, kelompok purnatugas turut menikmati haknya. Bendahara negara mencatat penyaluran THR pensiunan menembus angka Rp11,54 triliun untuk 3,61 juta penerima. Penyaluran ini dieksekusi melalui PT Taspen sebesar Rp10,09 triliun dan PT Asabri senilai Rp1,44 triliun.
Anomali Daerah: Dari total 546 Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia, baru 3 Pemda yang merampungkan penyaluran THR kepada 16.848 pegawainya dengan nilai Rp127,6 miliar.
Rendahnya serapan di tingkat daerah ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri, mengingat perayaan Lebaran sudah di depan mata. Pemerintah pusat terus mendorong agar seluruh instansi segera mempercepat proses administrasi agar daya beli aparatur negara dapat terjaga maksimal menjelang hari raya.
