DHAKA – Pemerintah Bangladesh didesak untuk memperpanjang pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas layanan metro rail (MRT) hingga 10 tahun ke depan.
Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) selaku operator MRT menyampaikan bahwa perpanjangan fasilitas pajak tersebut diperlukan agar tarif transportasi tetap terjangkau bagi masyarakat perkotaan sekaligus mendukung keberlanjutan operasional sistem transportasi massal tersebut.
“Mengingat kebutuhan akan keberlanjutan jangka panjang dan kemampuan finansial para penumpang, pembebasan PPN masih dibutuhkan.”
— Dhaka Mass Transit Company Limited
Saat ini, sesuai ketentuan dalam undang-undang PPN Bangladesh, layanan kereta api dikenai PPN sebesar 15%. Namun pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk layanan MRT sejak Desember 2022 sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan transportasi publik.
Fasilitas PPN Beberapa Kali Diperpanjang
Pembebasan PPN atas layanan MRT awalnya hanya direncanakan berlaku hingga 30 Juni 2024. Namun pemerintah Bangladesh telah beberapa kali memperpanjang fasilitas tersebut guna mendorong penggunaan transportasi publik oleh masyarakat.
Berdasarkan keputusan terbaru, pembebasan PPN atas layanan MRT berlaku hingga 30 Juni 2026. Meski demikian, operator MRT kini mengusulkan agar fasilitas tersebut diperpanjang lebih lama hingga 30 Juni 2036.
Usulan ini diajukan kepada Direktorat Transportasi Jalan dan Jalan Raya agar dapat diteruskan sebagai rekomendasi kepada otoritas perpajakan Bangladesh.
Pendapatan Tiket Tak Cukup Tutupi Biaya Operasional
Dalam surat usulan yang diajukan, operator MRT menyampaikan 17 argumen yang mendukung perpanjangan pembebasan PPN atas layanan transportasi tersebut.
Salah satu alasan utama adalah bahwa pengoperasian sistem MRT di berbagai negara jarang menghasilkan keuntungan apabila pendapatan hanya berasal dari tarif tiket penumpang.
Secara global, pendapatan tiket umumnya hanya mampu menutupi sekitar 65% dari biaya operasional. Sisanya biasanya harus disubsidi oleh pemerintah.
Selain itu, pengoperasian MRT juga dinilai memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas, seperti mengurangi kemacetan lalu lintas serta menurunkan tekanan terhadap jaringan jalan raya di kota Dhaka.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, operator MRT berharap pemerintah Bangladesh dapat memperpanjang pembebasan PPN agar layanan transportasi massal ini tetap berkelanjutan dan terjangkau bagi masyarakat.
