MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah strategis sebelum menggulirkan operasi penagihan pajak secara besar-besaran. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB memutuskan untuk melakukan validasi total atau penyisiran ulang data objek pajak guna memastikan akurasi potensi pendapatan daerah.
Kepala Bapenda NTB, Lalu Herman Mahaputra, menegaskan bahwa validasi data adalah fondasi utama yang tidak bisa ditawar. Menurutnya, kebijakan fiskal yang efektif mustahil dieksekusi di atas basis data yang karut-marut atau tidak akurat.
Herman menyoroti banyaknya anomali data, terutama pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Ia menduga basis data Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) masih menyimpan banyak “data sampah”—kendaraan yang sebenarnya sudah rusak berat, hilang, atau tidak beroperasi, namun masih tercatat sebagai potensi tunggakan.
“Kami memang butuh data juga. Jadi, awalnya validasi dulu baru kami akan bisa melangkah ke step berikutnya. Semuanya divalidasi, termasuk kepemilikan alat berat hingga penggunaan air permukaan.”
— Lalu Herman Mahaputra, Kepala Bapenda NTB
Pembersihan data ini dinilai krusial agar pemerintah tidak terjebak pada angka semu. Herman mencontohkan data akumulatif sebanyak 2 juta kendaraan yang tercatat sejak Samsat berdiri hingga saat ini, yang kemungkinan besar tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Strategi Desa Berdaya dan Target PAD Naik
Urgensi pembenahan data ini sejalan dengan kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB pada tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp6,1 triliun. Angka ini naik signifikan dibandingkan tahun lalu yang berada di level Rp5,6 triliun. Artinya, Bapenda harus memutar otak untuk menggali tambahan penerimaan sekitar Rp500 miliar.
Selain merapikan data kendaraan, Pemprov NTB juga membidik potensi retribusi dari infrastruktur pengairan strategis, seperti Dam Meninting, Dam Pengga, dan Dam Bintang Bano. Untuk memastikan penagihan berjalan efektif hingga ke pelosok, Herman menyiapkan skema kolaborasi “Desa Berdaya”.
Masalah Data Lama: “Data yang 2 juta itu dari awal berdiri Samsat sampai sekarang tidak pernah berubah, padahal mobilnya mungkin sudah rusak atau tidak terpakai.”
Dalam skema ini, Bapenda akan menggandeng aparat kewilayahan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat setempat. Pelibatan unsur desa diharapkan mampu menyentuh wajib pajak dengan pendekatan yang lebih humanis dan presisi, sehingga kepatuhan pajak dapat meningkat secara organik.
Herman optimis, meskipun proses validasi data ini merupakan tantangan berat, hasilnya akan memberikan dampak jangka panjang bagi stabilitas fiskal daerah. Dengan data yang valid, proyeksi pendapatan daerah tidak lagi sekadar asumsi, melainkan estimasi yang reliable dan dapat dipertanggungjawabkan.
