DAMASKUS – Angin segar perubahan mulai berembus di Suriah. Di tengah puing-puing sisa konflik, pemerintah transisi Suriah kini tancap gas membenahi fondasi ekonomi negara. Salah satu langkah paling radikal yang diambil adalah reformasi total sistem perpajakan dan pembersihan neraca keuangan negara.
Menteri Keuangan Suriah, Mohammad Yusr Barnieh, mengumumkan capaian penting dalam pemulihan fiskal tersebut. Pemerintah, klaimnya, telah berhasil melunasi seluruh kewajiban utang kepada bank sentral. Dengan demikian, status utang domestik Suriah kini kembali ke titik nol.
Tak berhenti di situ, Barnieh menegaskan bahwa strategi perpajakan ke depan akan berubah haluan. Alih-alih membebani dengan tarif tinggi, pemerintah justru akan memangkas tarif pajak namun memperketat jaring kepatuhan.
“Tidak ada seorang pun yang bisa membanggakan diri memiliki uang di saku mereka sementara anak-anak mereka kelaparan, sekolah-sekolah mereka hancur, dan rumah sakit mereka membutuhkan rehabilitasi.”
— Mohammad Yusr Barnieh, Menteri Keuangan Suriah
Pajak Rendah dan Surplus yang Tak Dirayakan
Dalam skema baru yang dirancang, sistem pajak akan dibuat lebih sederhana. Barnieh membocorkan bahwa pajak penjualan akan dipatok di angka moderat, yakni sekitar 5%. Keberpihakan juga ditunjukkan dengan membebaskan sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah dari jerat pajak.
Meski tarif turun, pemerintah optimistis penerimaan tetap terjaga melalui perluasan basis pajak (tax base). Secara statistik, kesehatan fiskal Suriah sebenarnya menunjukkan tren positif. APBN mencatatkan surplus selama 10 bulan pertama tahun 2025. Namun, bagi Barnieh, angka surplus di atas kertas bukanlah trofi kemenangan di tengah kondisi sosial masyarakat yang masih memprihatinkan.
Surplus tersebut, menurutnya, adalah buah dari pemberantasan korupsi yang masif dan pengawasan belanja negara yang super ketat. Transparansi kini menjadi harga mati agar publik bisa turut mengawasi aliran dana rekonstruksi.
Era Baru Diplomasi dan Ekonomi
Kendati utang domestik telah bersih, pekerjaan rumah belum selesai. Suriah masih menanggung beban utang luar negeri sekitar US$4,5 miliar. Pemerintah kini tengah menempuh jalur negosiasi diplomatik agar penyelesaian utang ini tidak menyandera masa depan generasi muda Suriah.
Momentum pemulihan ini tidak lepas dari situasi politik pasca-jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024. Di bawah kepemimpinan transisi Ahmed al-Sharaa, Suriah mencoba membangun kembali institusi, undang-undang, dan konstitusi baru.
Strategi Fiskal: “Kami ingin memangkas tarif pajak, tetapi juga meningkatkan kepatuhan. Disiplin fiskal adalah fondasi stabilitas ekonomi.”
Langkah ekonomi ini berjalan beriringan dengan diplomasi tingkat tinggi. Kunjungan Ahmed al-Sharaa ke Amerika Serikat dan pertemuannya dengan Presiden Donald Trump membuahkan hasil signifikan. Pada 2025, AS secara resmi mencabut sanksi ekonomi yang telah menjerat Suriah sejak 1979, membuka pintu bagi arus perdagangan dan investasi internasional.
