SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatatkan kinerja penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang cukup solid sepanjang tahun 2025. Total penerimaan mencapai Rp3,96 triliun atau setara 95,31% dari target Rp4,15 triliun. Namun, di balik angka capaian yang nyaris menyentuh garis finis tersebut, tersimpan masalah klasik yang tak kunjung tuntas: jutaan kendaraan masih menunggak pajak.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah mengungkapkan data yang cukup mengejutkan. Dari total populasi sekitar 16 juta objek kendaraan bermotor di wilayah ini, hanya 11,3 juta unit yang taat menunaikan kewajibannya hingga akhir 2025. Sisanya, jutaan kendaraan melenggang di jalanan dengan status pajak mati.
“Artinya masih ada 4,7 juta penunggak pajak. Setiap tahun, kejadian ini selalu berulang.”
— Danang Wicaksono, Kabid PKB Bapenda Jateng
Dampak dari ketidakpatuhan ini tidak main-main. Besarnya jumlah kendaraan yang menunggak pajak membuat potensi penerimaan daerah senilai kurang lebih Rp2,1 triliun menguap begitu saja.
Penyisiran Data dan Daya Beli Lesu
Kendati demikian, Danang memberikan catatan bahwa tidak seluruh kendaraan yang tercatat menunggak tersebut masih aktif beroperasi. Ada kemungkinan kendaraan sudah rusak berat, hilang, atau tidak lagi digunakan namun belum lapor diri.
Pihak Bapenda terus melakukan upaya “bersih-bersih” data untuk mendapatkan angka riil. “Setelah dilakukan penyisiran data, jumlah kendaraan yang benar-benar aktif tetapi belum memenuhi kewajiban pajak diperkirakan sekitar 2,7 juta unit. Secara perlahan kami coba bersihkan [data],” jelas Danang, Kamis (8/1/2025).
Di sisi lain, jika penerimaan PKB tahunan masih menunjukkan tren positif—naik sekitar Rp3,8 triliun dibanding 2024 (perhitungan murni tanpa opsen)—kondisi berbeda dialami oleh pos penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Realisasi BBNKB anjlok cukup dalam. Dari target Rp2,5 triliun, Pemprov Jateng hanya mampu mengantongi Rp1,741 triliun, mencatatkan shortfall atau kekurangan target sekitar Rp787 miliar.
Pasar Otomotif Lesu: “Drop cukup dalam itu BBNKB karena pembelian kendaraan baru turun. Pembelian kendaraan bermotor se-Indonesia turun semua.”
Danang menegaskan bahwa penurunan tajam pada BBNKB bukan kesalahan strategi daerah, melainkan cerminan dari melemahnya daya beli masyarakat secara nasional terhadap kendaraan baru.
