BEIJING – Setelah hampir tiga dekade membebaskan pajak atas kontrasepsi, Pemerintah China akhirnya menetapkan kebijakan baru: seluruh obat dan alat kontrasepsi—mulai dari kondom hingga pil KB—akan dikenai PPN sebesar 13% mulai 1 Januari 2026.
Perubahan kebijakan ini mencerminkan strategi besar China untuk mengatasi krisis demografis, khususnya penurunan angka kelahiran yang terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
“Era alat kontrasepsi bebas pajak telah berakhir, dan instrumen pajak digunakan untuk meningkatkan angka kelahiran,” tulis pemerintah China dalam pernyataan resmi, Selasa (9/12/2025).
Dari Kebijakan Satu Anak ke Krisis Fertilitas
Sejak 1980, China menerapkan kebijakan satu anak sebagai upaya drastis untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Kebijakan tersebut diikuti dengan sejumlah tindakan ketat seperti:
- program kontrasepsi wajib,
- pembatasan kelahiran,
- denda bagi pelanggar,
- hingga sterilisasi paksa.
baca juga: Purbaya siap sikat pendukung impor balpres, pajaknya akan diusut tuntas
Pada tahun 1994, pemerintah bahkan membebaskan PPN atas alat dan obat kontrasepsi untuk mendukung pengendalian kelahiran. Namun situasinya kini berbalik: China menghadapi anjloknya angka kelahiran yang membuat struktur demografis menjadi timpang.
PPN 13% Berlaku Mulai 1 Januari 2026
Mulai tahun depan, semua pembelian alat dan obat kontrasepsi resmi akan dikenai PPN.
“Pembebasan pajak tahun 1994 akan dihapuskan pada 1 Januari 2026. Mulai tanggal tersebut, konsumen harus membayar PPN sebesar 13% atas pembelian produk kontrasepsi,” tegas pemerintah.
Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa China sedang mengakhiri warisan kebijakan pengendalian kelahiran dan mengalihkan fokus pada peningkatan populasi muda.
Menghadapi Ancaman Penuaan Penduduk
Pemerintah menyadari bahwa penurunan angka kelahiran dapat membawa dampak ekonomi yang sangat serius. Rendahnya tingkat kelahiran berpotensi membuat:
- jumlah lansia meningkat lebih cepat,
- pekerja usia produktif berkurang,
- beban sistem pensiun melonjak,
- pertumbuhan ekonomi terhambat.
baca juga: APBN tanggung semua biaya aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD
Menurut laporan Tax Notes International, pemerintah China menilai risiko semakin besar karena sistem pensiun yang berlaku saat ini:
- pria wajib pensiun pada usia 60 tahun,
- perempuan pada usia 50–55 tahun,
yang membuat rasio pekerja terhadap pensiunan semakin timpang.
“Kondisi tersebut dapat menimbulkan masalah ketenagakerjaan dan beban tinggi pada layanan kesehatan untuk lansia,” demikian salah satu kekhawatiran yang disorot dalam laporan tersebut.
Instrumen Pajak Jadi Bagian Strategi Populasi Jangka Panjang
Pengenaan PPN atas alat dan obat kontrasepsi menjadi bagian dari kebijakan populasi jangka panjang. Pemerintah berharap hambatan finansial terhadap penggunaan kontrasepsi dapat membantu meningkatkan angka fertilitas yang terus menurun.
Sejumlah analis menilai kebijakan ini menunjukkan keseriusan China dalam mengubah arah program kependudukannya setelah puluhan tahun berfokus pada penurunan angka kelahiran.
