LEBAK – Realisasi PBB-P2 Lebak hingga 12 Oktober 2026 baru mencapai Rp16,87 miliar atau 51,93% dari target Rp32,50 miliar. Capaian tersebut membuat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak terus menyiapkan langkah untuk mempercepat penerimaan menjelang akhir tahun anggaran 2026.
PBB-P2 dan BPHTB Masih Perlu Didorong
Sekretaris Bapenda Lebak Dery Derawan pada Rabu (14/10/2026) menyampaikan bahwa penerimaan dari PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih perlu ditingkatkan. Selain PBB-P2, realisasi BPHTB tercatat Rp21,51 miliar dari target Rp48 miliar.
Menurut Dery, Bapenda terus menjalankan berbagai upaya agar target pajak daerah 2026 dapat tercapai. Sesuai arahan pimpinan daerah, penggalian potensi pajak juga terus dilakukan karena penerimaan tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan di Kabupaten Lebak.
Tim Bapenda juga diarahkan untuk mengejar target penerimaan yang telah ditetapkan pemerintah daerah, bahkan jika memungkinkan melampauinya.
Penagihan PKB dan SPPT PBB Diperkuat
Untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) sepanjang 2026, Bapenda melakukan monitoring penerimaan sekaligus penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Petugas juga melakukan pendekatan dari rumah ke rumah untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB kepada wajib pajak.
Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat penerimaan daerah hingga akhir tahun. Peningkatan pendapatan pajak dinilai penting bagi kapasitas keuangan Kabupaten Lebak dalam membiayai pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
Secara keseluruhan, realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Lebak hingga 12 Oktober 2026 tercatat sekitar Rp178,24 miliar. Jumlah itu setara dengan 71,20% dari target penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp250,35 miliar.
Bapenda menyatakan upaya optimalisasi akan terus dilanjutkan agar sasaran penerimaan pada akhir tahun dapat direalisasikan.
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak, melalui keterangan Sekretaris Bapenda Lebak Dery Derawan.
