ASTANA – Pemerintah Kazakhstan mengusulkan perubahan Tax Code yang akan memperkuat administrasi pajak e-commerce Kazakhstan bagi perusahaan asing yang menjalankan perdagangan elektronik maupun menyediakan layanan elektronik kepada individu di negara tersebut. Rancangan perubahan mencakup perluasan kewajiban pelaporan bagi organisasi pembayaran, perubahan jadwal laporan platform internet, mekanisme penghentian penjualan, hingga klarifikasi perlakuan PPN atas barang impor.
Salah satu perubahan utama menyangkut informasi pembayaran kepada perusahaan asing yang beroperasi melalui online marketplace. Organisasi pembayaran akan diwajibkan memberikan informasi kepada otoritas pajak mengenai jumlah agregat pembayaran dan transfer yang dilakukan selama satu kuartal kalender.
Kewajiban tersebut tidak hanya menyasar perusahaan asing yang telah terdaftar, tetapi dalam kondisi tertentu juga perusahaan asing yang belum terdaftar di Kazakhstan.
Rancangan perubahan memperluas pelaporan transaksi perusahaan asing, mengubah jadwal pelaporan platform menjadi kuartalan, dan membuka mekanisme penghentian penjualan melalui platform online.
Organisasi Pembayaran Wajib Laporkan Transaksi Kuartalan
Dalam rancangan tersebut, payment organizations atau organisasi pembayaran harus menyampaikan informasi mengenai jumlah agregat pembayaran dan transfer selama satu kuartal kepada perusahaan asing tertentu.
Kelompok pertama adalah perusahaan asing terdaftar yang beroperasi di Kazakhstan melalui online marketplace.
Informasi pembayaran kepada perusahaan-perusahaan tersebut akan menjadi bagian dari data yang harus diberikan organisasi pembayaran kepada otoritas pajak.
Ketentuan serupa juga dapat berlaku terhadap perusahaan asing yang belum terdaftar, tetapi dengan persyaratan jumlah transaksi dan nilai tertentu.
Perusahaan Belum Terdaftar Juga Bisa Masuk Pelaporan
Untuk perusahaan asing yang belum terdaftar dan beroperasi melalui online marketplace, kewajiban pelaporan oleh organisasi pembayaran akan terpicu ketika dua kriteria terpenuhi dalam satu kuartal kalender.
Pertama, terdapat lebih dari 100 pembayaran atau transfer kepada perusahaan asing tersebut. Kedua, jumlah agregat pembayaran atau transfer melebihi 1.000 Monthly Calculation Indices atau MCI.
Nilai 1.000 MCI saat ini setara sekitar KZT 4,3 juta atau kurang lebih US$8.500.
Dengan demikian, rancangan tidak semata-mata melihat status registrasi perusahaan asing. Volume dan nilai pembayaran melalui sistem pembayaran juga menjadi faktor dalam menentukan apakah informasi transaksi harus disampaikan kepada otoritas pajak.
Perusahaan asing yang belum terdaftar dapat masuk dalam pelaporan apabila menerima lebih dari 100 pembayaran atau transfer dalam satu kuartal dengan nilai agregat di atas 1.000 MCI.
Jadwal Pelaporan Platform Internet Diubah
Rancangan perubahan pajak e-commerce Kazakhstan juga mengubah frekuensi pelaporan bagi internet platforms yang memberikan informasi mengenai barang yang dijual, jasa atau pekerjaan yang dilakukan, dan pembayaran yang diberikan kepada individu resident Kazakhstan.
Dalam ketentuan saat ini, informasi tersebut harus dilaporkan setiap bulan.
Batas penyampaian laporan adalah paling lambat pada hari kelima bulan setelah bulan pelaporan.
Melalui proposal baru, frekuensi tersebut akan diubah dari bulanan menjadi kuartalan.
Laporan Kuartalan Jatuh Tempo Bulan Kedua
Jika perubahan disahkan, internet platform tidak lagi menyampaikan informasi terkait transaksi tersebut setiap bulan.
Pelaporan akan dilakukan setiap kuartal dengan batas penyampaian paling lambat pada tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya kuartal pelaporan.
Perubahan tersebut berlaku terhadap informasi mengenai penjualan barang, pemberian jasa atau pekerjaan, dan pembayaran yang dilakukan kepada individu resident Kazakhstan melalui platform internet.
Penjualan Lewat Platform Bisa Dihentikan
Rancangan undang-undang turut memperkenalkan mekanisme baru untuk menangguhkan penjualan barang maupun jasa melalui online platform.
Otoritas pajak dapat menerbitkan keputusan penghentian kegiatan penjualan apabila platform online tidak memenuhi pemberitahuan tertentu dari otoritas.
Salah satunya adalah pemberitahuan untuk menghilangkan atau memperbaiki pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan.
Dasar lainnya adalah pemberitahuan mengenai ketidaksesuaian yang ditemukan melalui desk tax audit atau pemeriksaan pajak berbasis data yang dilakukan tanpa pemeriksaan lapangan secara langsung.
Keputusan Disampaikan kepada Pemilik Platform
Apabila salah satu kondisi tersebut terpenuhi dan platform tidak menindaklanjutinya sebagaimana diwajibkan, otoritas pajak dapat mengeluarkan keputusan untuk menghentikan aktivitas penjualan melalui platform.
Keputusan tersebut akan diterbitkan dan disampaikan kepada pemilik online platform.
Mekanisme ini menambahkan konsekuensi administratif terhadap platform yang tidak menyelesaikan pelanggaran pajak atau ketidaksesuaian yang ditemukan melalui desk tax audit.
Otoritas pajak dapat menghentikan aktivitas penjualan melalui online platform apabila platform tidak memenuhi pemberitahuan mengenai pelanggaran pajak atau ketidaksesuaian hasil desk tax audit.
Perlakuan PPN E-Commerce Ikut Diperjelas
Bagian lain dari proposal berkaitan dengan perlakuan value added tax atau PPN terhadap transaksi e-commerce berupa penjualan barang dan penyediaan layanan elektronik kepada individu di Kazakhstan.
Rancangan memperjelas kondisi ketika perusahaan asing tidak diwajibkan kembali menghitung dan membayar PPN atas transaksi barang tertentu.
Pengecualian tersebut berlaku apabila nilai barang telah dimasukkan ke dalam taxable import value atau nilai impor yang menjadi dasar pengenaan pajak.
Selain itu, import VAT atau PPN impor atas barang tersebut harus telah dibayarkan ke anggaran negara Kazakhstan.
PPN Impor yang Dibayar Tidak Boleh Dapat Direfund
Terdapat satu kondisi tambahan dalam klarifikasi tersebut. PPN impor yang telah dibayarkan ke anggaran negara tidak boleh termasuk PPN yang dapat dikembalikan atau direfund berdasarkan Tax Code Kazakhstan.
Jika nilai barang sudah masuk dalam taxable import value, PPN impor telah dibayar ke anggaran negara, dan pembayaran tersebut tidak dapat direfund, perusahaan asing tidak perlu kembali menghitung dan membayar PPN atas barang yang sama berdasarkan mekanisme e-commerce.
Klarifikasi tersebut membedakan kewajiban PPN atas transaksi e-commerce dengan PPN yang sudah diselesaikan pada tahap impor.
Empat Perubahan Utama Pajak E-Commerce Kazakhstan
Secara keseluruhan, rancangan pajak e-commerce Kazakhstan membawa empat kelompok perubahan bagi perusahaan asing, platform internet, dan organisasi pembayaran.
Pertama, payment organizations akan diwajibkan melaporkan jumlah agregat pembayaran dan transfer secara kuartalan kepada perusahaan asing terdaftar. Pelaporan juga mencakup perusahaan asing yang belum terdaftar apabila menerima lebih dari 100 transaksi dengan nilai agregat di atas 1.000 MCI dalam satu kuartal.
Kedua, pelaporan internet platform mengenai barang, jasa atau pekerjaan, serta pembayaran kepada individu resident Kazakhstan akan berubah dari bulanan menjadi kuartalan. Tenggat baru diusulkan paling lambat tanggal 15 bulan kedua setelah kuartal pelaporan.
Ketiga, otoritas pajak akan memperoleh mekanisme untuk menangguhkan penjualan melalui online platform apabila platform tidak memenuhi pemberitahuan tentang pelanggaran pajak atau ketidaksesuaian yang ditemukan melalui desk tax audit.
Keempat, aturan PPN akan diperjelas sehingga perusahaan asing tidak harus menghitung dan membayar PPN kembali apabila nilai barang sudah termasuk dalam taxable import value, PPN impor telah dibayar ke anggaran Kazakhstan, dan PPN tersebut tidak dapat direfund berdasarkan Tax Code.
Perusahaan Asing Perlu Pantau Perubahan Tax Code
Karena ketentuan tersebut masih berupa proposed amendments, perusahaan asing yang melakukan penjualan melalui marketplace atau menyediakan layanan elektronik kepada individu di Kazakhstan perlu memantau perkembangan proses perubahannya.
Proposal tersebut tidak hanya berkaitan dengan kewajiban PPN perusahaan asing, tetapi juga meningkatkan peran payment organizations dan internet platforms dalam penyampaian informasi transaksi kepada otoritas pajak.
Jika disahkan, perubahan tersebut akan memengaruhi mekanisme pelaporan, pengawasan transaksi, tindakan terhadap platform yang tidak patuh, serta penentuan apakah PPN atas transaksi barang masih harus dibayar setelah PPN impor sebelumnya telah diselesaikan.
