JAKARTA – Calon Hakim Agung (CHA) Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak Yeheskiel Minggus Tiranda menilai kebijakan penyatuan atap Pengadilan Pajak menjadi momentum fundamental untuk melakukan pembaruan menyeluruh pada badan peradilan khusus tersebut, Rabu (12/8/2026).
Yeheskiel menyampaikan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU-XXI/2023, kewenangan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak resmi dialihkan sepenuhnya ke Mahkamah Agung (MA) paling lambat pada 31 Desember 2026.
“Pengadilan Pajak ditegaskan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman sehingga pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dialihkan sepenuhnya ke MA,” kata Calon Hakim Agung Yeheskiel Minggus Tiranda dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR.
Empat Agenda Pembaruan Pokok di Tubuh Peradilan Pajak
Menurut Yeheskiel, terdapat empat agenda pembaruan utama yang mendesak untuk dijalankan. Pertama, percepatan masa transisi kelembagaan dengan tetap memastikan jalannya persidangan sengketa pajak tetap berkesinambungan tanpa hambatan.
Kedua, penguatan kapasitas dan keilmuan hakim pajak dalam merespons isu perpajakan kontemporer, termasuk perlakuan pajak atas ekonomi digital, transaksi aset kripto, serta penerapan solusi dua pilar (two-pillar solution) inisiasi OECD.
Ketiga, digitalisasi proses beracara secara terpadu melalui pelaksanaan sidang elektronik (e-court), modernisasi manajemen berkas perkara, serta integrasi sistem peradilan dengan coretax administration system.
Keempat, penguatan pengawasan integritas melalui pembentukan mekanisme etik hakim pajak yang independen dari pengaruh eksekutif guna memulihkan dan memperkokoh kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Mitigasi Risiko Sengketa dan Jaminan Kepastian Hukum
Yeheskiel menegaskan bahwa integrasi satu atap di bawah Mahkamah Agung yang diiringi rangkaian pembaruan tata kelola tersebut akan memitigasi berbagai potensi risiko dalam proses penyelesaian sengketa perpajakan.
“Reformasi substantif, kelembagaan, dan prosedural harus berjalan beriringan untuk menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik,” tegas Yeheskiel.
