Penguatan penerimaan negara dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah menempatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis perpajakan sebagai bagian dari upaya memperkuat pendapatan negara.
Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman menyampaikan hal tersebut dalam Acara Puncak Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) Tahun 2026, Rabu (11/11/2026). Menurutnya, gejolak ekonomi internasional dapat merambat ke perekonomian domestik dan memberikan tekanan terhadap penerimaan negara.
Dalam pemaparannya, Nurkholisoh menjelaskan bahwa kondisi global yang tidak menentu berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah menghimpun pendapatan. Karena itu, penguatan sumber penerimaan perlu dilakukan agar kapasitas fiskal negara tetap terjaga.
Kepatuhan dan Perluasan Basis Pajak Jadi Perhatian
Upaya memperkuat penerimaan negara tidak hanya bertumpu pada sektor perpajakan. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan bea dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagai komponen pendapatan negara.
Dari sisi perpajakan, sejumlah langkah yang menjadi perhatian meliputi peningkatan kepatuhan wajib pajak, penutupan celah penerimaan, dan perluasan basis pajak. Pembaruan administrasi perpajakan juga diperlukan agar pengelolaan penerimaan dapat berjalan lebih modern.
Meski mengejar penerimaan menjadi kebutuhan pemerintah, kebijakan perpajakan tetap harus memperhatikan prinsip keadilan. Nurkholisoh menilai sistem pajak perlu memberikan kontribusi yang memadai bagi negara sekaligus mempertimbangkan kemampuan dan kemudahan pelaku usaha dalam menjalankan kewajibannya.
Ia juga menempatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian penting dari pelaksanaan fungsi perpajakan. Dengan demikian, peningkatan penerimaan diharapkan berjalan seiring dengan terciptanya sistem yang adil dan mendukung kegiatan dunia usaha.
Empat Agenda untuk Menjaga Kekuatan APBN
Dalam kesempatan yang sama, penguatan penerimaan negara disebut sebagai salah satu dari empat agenda utama pemerintah untuk menjaga ketahanan APBN. Ketiga agenda lainnya berkaitan dengan peningkatan kualitas belanja, pengelolaan pembiayaan, serta inovasi dalam pengelolaan keuangan negara.
Pertama, pemerintah perlu memastikan belanja negara memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat. Kualitas pengeluaran tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga harus dilihat dari manfaat yang dihasilkan.
Kedua, disiplin pembiayaan dan pengendalian risiko fiskal harus tetap dijaga. Pengelolaan tersebut mencakup perhatian terhadap defisit anggaran dan utang agar pembiayaan negara tetap berada dalam koridor yang terkendali.
Ketiga, pemerintah didorong mengembangkan berbagai inovasi pembiayaan atau creative financing. Salah satu pendekatan yang dapat ditempuh adalah memperkuat kolaborasi dengan pihak swasta untuk mendukung pengelolaan keuangan negara.
Keempat agenda tersebut diarahkan untuk memastikan APBN tetap menjalankan tiga fungsi strategisnya. APBN berperan sebagai pelindung masyarakat dari guncangan ekonomi, instrumen pendorong pembangunan dan pertumbuhan, serta penjaga kesinambungan fiskal dalam jangka panjang.
Defisit Anggaran Tetap Dijaga di Bawah 3 Persen PDB
Fleksibilitas anggaran juga menjadi perhatian pemerintah dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi. APBN harus mampu menyesuaikan respons terhadap berbagai tantangan, tetapi penyesuaian tersebut tidak boleh mengesampingkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempertahankan defisit anggaran di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Batas tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan APBN tetap dapat menjalankan perannya bagi perekonomian nasional.
Dengan penguatan penerimaan, belanja yang lebih berkualitas, pengelolaan pembiayaan yang disiplin, dan inovasi pendanaan, pemerintah berupaya mempertahankan ketahanan fiskal di tengah dinamika ekonomi global.
Sumber: Kementerian Keuangan – Simposium Nasional Keuangan Negara 2026.
