Percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjaga kelangsungan aktivitas dunia usaha. Hingga 31 Oktober 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah merealisasikan pencairan restitusi sebesar Rp208,68 triliun.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa percepatan pengembalian tersebut diarahkan terutama kepada wajib pajak dari kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta perusahaan yang bergerak di industri padat karya.
Kebijakan ini ditujukan untuk membantu menjaga ketersediaan dana operasional perusahaan. Dengan likuiditas yang lebih terjaga, pelaku usaha diharapkan dapat mempertahankan kegiatan produksi sekaligus mendukung penyerapan tenaga kerja.
Pengembalian Pajak UMKM Meningkat Selama Dua Bulan Terakhir
Hingga Oktober 2026, nilai restitusi yang telah disalurkan kepada wajib pajak UMKM mencapai Rp7,14 triliun. Jumlah tersebut berasal dari 125.375 permohonan restitusi yang diajukan oleh wajib pajak dari kelompok usaha tersebut.
Perkembangan pencairan menunjukkan peningkatan selama September hingga Oktober 2026. Dalam periode tersebut, rata-rata restitusi UMKM yang dibayarkan mencapai Rp604,91 miliar setiap bulan.
Angka tersebut lebih tinggi 86,5% dibandingkan dengan rata-rata pencairan selama Mei hingga Agustus 2026 yang tercatat sebesar Rp324,33 miliar per bulan. Peningkatan ini memperlihatkan percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada pelaku UMKM.
Industri Padat Karya Sudah Menerima Rp4,9 Triliun
Selain UMKM, industri padat karya juga menjadi kelompok usaha yang memperoleh perhatian dalam percepatan restitusi. Sampai dengan Oktober 2026, DJP telah mencairkan pengembalian pajak senilai Rp4,9 triliun kepada 2.767 wajib pajak pemohon dari sektor tersebut.
Realisasi itu telah mencakup 92,1% dari keseluruhan permohonan restitusi yang berasal dari industri padat karya. Sementara itu, rata-rata pencairan selama September hingga Oktober 2026 mencapai Rp363,27 miliar setiap bulan.
Meskipun sebagian besar permohonan telah diproses, masih terdapat pengembalian pajak senilai Rp418 miliar yang perlu diselesaikan. DJP menargetkan sisa pencairan tersebut dapat direalisasikan pada November hingga Desember 2026.
Proses Restitusi Tetap Mengikuti Pemeriksaan Berbasis Risiko
Di tengah upaya mempercepat pengembalian pajak, DJP tetap menerapkan mekanisme pemeriksaan dengan mempertimbangkan tingkat risiko wajib pajak. Dengan demikian, percepatan pelayanan tidak menghilangkan tahapan pengawasan yang diperlukan dalam proses restitusi.
Bimo Wijayanto menegaskan bahwa pemeriksaan tetap menjadi bagian dari mekanisme pencairan untuk memastikan akuntabilitas dan integritas administrasi perpajakan. Pendekatan berbasis risiko digunakan agar pengembalian kelebihan pembayaran pajak tetap dilaksanakan secara bertanggung jawab.
Pemerintah berharap percepatan restitusi dapat memberikan dukungan terhadap kegiatan ekonomi pelaku usaha. Bagi UMKM dan industri padat karya, kelancaran pengembalian dana tersebut diharapkan membantu menjaga operasional perusahaan, keberlangsungan produksi, serta kebutuhan tenaga kerja.
Sumber: CNBC Indonesia.