Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak untuk memeriksa kembali kesesuaian data penghasilan dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2025. Imbauan ini disampaikan setelah DJP mengirimkan pemberitahuan melalui email kepada wajib pajak terkait adanya bukti potong PPh yang mengalami penghapusan.
Melalui pengumuman resmi yang diterbitkan pada 10 November 2026, DJP menjelaskan bahwa email blast tersebut bertujuan mendorong wajib pajak melakukan pemeriksaan ulang atas informasi perpajakan yang dimiliki. Langkah ini diperlukan agar data yang tercantum dalam SPT Tahunan tetap sesuai dengan keadaan sebenarnya.
DJP secara khusus meminta wajib pajak yang mengalami penghapusan bukti potong untuk mencocokkan kembali dokumen pemotongan pajak dengan penghasilan yang telah dilaporkan. Pemeriksaan tersebut mencakup kesesuaian antara data bukti potong dan informasi penghasilan dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2025.
Ketidaksesuaian Data Dapat Menjadi Alasan Pembetulan SPT
Penghapusan bukti potong perlu diperhatikan karena dapat menyebabkan perbedaan antara informasi yang tercatat dalam administrasi perpajakan dan kondisi penghasilan wajib pajak yang sebenarnya.
Dalam pengumumannya, DJP mengimbau wajib pajak untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan apabila terdapat perubahan atau ketidaksesuaian informasi yang mengakibatkan laporan pajak sebelumnya tidak lagi menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
Pembetulan tersebut harus dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, wajib pajak perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan dalam SPT telah mencerminkan seluruh kondisi perpajakannya secara benar.
Penghasilan dan Kredit Pajak Tetap Harus Diperhitungkan
Selain memeriksa keberadaan bukti potong, DJP juga mengingatkan wajib pajak agar memastikan seluruh komponen penghasilan dan kredit pajak telah diperhitungkan secara tepat dalam SPT Tahunan.
Hal ini mencakup penghasilan yang diterima, kredit pajak yang menjadi hak wajib pajak, serta bukti pemotongan PPh yang berkaitan dengan penghasilan tersebut. Seluruh komponen itu perlu dicocokkan agar pelaporan pajak tidak mengabaikan informasi yang seharusnya diperhitungkan.
Apabila wajib pajak menemukan adanya perbedaan data atau bukti potong yang tidak lagi tercantum, pemeriksaan perlu dilakukan sebelum menentukan langkah selanjutnya. Wajib pajak juga dapat menghubungi saluran layanan resmi DJP atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar apabila membutuhkan informasi maupun penjelasan lebih lanjut.
Imbauan ini menjadi pengingat bahwa penghapusan bukti potong tidak serta-merta menghilangkan kewajiban untuk melaporkan penghasilan secara benar. Wajib pajak tetap perlu memastikan bahwa penghasilan dan kredit pajak yang menjadi haknya telah tercermin dalam pelaporan SPT Tahunan.