JAKARTA – Pemerintah menepis isu terkait rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Langkah darurat tersebut dinilai belum diperlukan dalam waktu dekat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa postur APBN saat ini masih sangat stabil dan terbukti tangguh meredam efek kejut dari lonjakan harga minyak dunia. Memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah belum menciptakan kondisi genting yang memaksa pemerintah melonggarkan disiplin fiskalnya.
“Kan itu belum kelihatan [kegentingan] sampai sekarang karena anggarannya masih aman. Kalau harga minyak tinggi terus yang bertahan lama, baru kita akan hitung ulang seperti apa kondisi anggarannya, tetapi enggak langsung serta merta [menerbitkan] perpu.”
— Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan
Pemerintah kini memilih pendekatan yang lebih hati-hati. Menurut Purbaya, Kemenkeu terus memantau dengan cermat dampak rambatan konflik Timur Tengah terhadap pergerakan harga komoditas strategis global, mulai dari minyak mentah, batu bara, hingga nikel. Melalui peninjauan ini, pemerintah akan mengalkulasi secara presisi sejauh mana beban lonjakan komoditas tersebut menggerus kas negara.
Kondisi pasar yang masih fluktuatif membuat pemerintah enggan gegabah merumuskan kebijakan fiskal reaktif. Terlebih lagi, penerbitan sebuah Perpu mensyaratkan adanya kegentingan yang memaksa. Alih-alih langsung memperlebar defisit, Kemenkeu justru melihat adanya potensi penyeimbang (windfall) dari sisi penerimaan.
Kalkulasi Net Impact: “Kalau minyak naik kan batu bara, nikel juga naik. Kita lihat net-nya berapa sih, kenaikan beban anggarannya belum kelihatan sekarang karena belum stabil.”
Prabowo Tekankan Efisiensi dan Tolak Pelebaran Defisit
Penegasan dari Purbaya ini seakan menjawab kekhawatiran yang sebelumnya dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menko Airlangga sempat memproyeksikan bahwa defisit anggaran bisa menembus 4,06 persen dari PDB apabila perang berlangsung hingga sepuluh bulan ke depan dan harga ICP melonjak ke level US$115 per barel.
Namun, garis kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto sangat jelas. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Negara menolak opsi pelebaran defisit APBN. Solusi utama yang diusung oleh pemerintah saat ini adalah melakukan efisiensi dan penghematan anggaran secara masif di berbagai sektor pemerintahan.
Presiden menekankan bahwa alih-alih menambah utang untuk menambal defisit, kementerian dan lembaga harus menyisir ulang alokasi belanjanya. Visi besar yang dicanangkan pemerintahan Prabowo adalah menjaga disiplin fiskal yang ketat dan secara bertahap menuju target balance budget atau anggaran yang seimbang tanpa defisit.
