website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Friday, 30 October 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Internasional

Swedia Pangkas Tarif PPN Makanan Jadi 6%, Berlaku Sementara

Johannes Albert by Johannes Albert
September 8, 2025
in Internasional
0 0
0
Swedia Pangkas Tarif PPN Makanan Jadi 6%, Berlaku Sementara
0
SHARES
17
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
STOCKHOLM — Pemerintah Swedia berencana memangkas pajak pertambahan nilai (PPN) atas makanan dari 12% menjadi 6%. Kebijakan ini masuk dalam rancangan anggaran 2026 dan direncanakan berlaku 1 April 2026 31 Desember 2027 untuk meringankan beban rumah tangga di tengah lonjakan harga pangan.

“Semua warga Swedia seharusnya bisa berbelanja lebih murah, dan mereka yang berpenghasilan paling rendah akan merasakan dampak terbesar.”

Dampak ke Keranjang Belanja

Pemerintah memperkirakan keluarga dengan dua anak dapat menghemat rata-rata SEK6.500 (± Rp11,3 juta) per tahun pada pos belanja makanan. Langkah ini diharapkan meningkatkan daya beli sekaligus meredam tekanan biaya hidup.

Baca Juga: Aturan Pajak Homestay Wales Direvisi, Pelaku Usaha Merespons

Latar Inflasi Pangan

Dalam beberapa tahun terakhir, Swedia menghadapi cost-push inflation pada pangan akibat kombinasi inflasi tinggi, dampak perang di Ukraina, dan efek sisa pandemi. Pemerintah telah berulang kali mendorong pengecer menurunkan harga, namun harga belum menunjukkan tren penurunan berarti.

Konsekuensi Fiskal

Pemotongan PPN makanan diproyeksikan mengurangi potensi penerimaan sebesar SEK16 miliar (2026) dan SEK21 miliar (2027). Pemerintah menilai beban fiskal tersebut sepadan dengan manfaat sosial yang lebih luas,
termasuk perbaikan akses pangan bagi kelompok berpendapatan rendah.

Baca Juga: Cile Siapkan Kredit Pajak US$2,8 Miliar untuk Hidrogen Hijau

Pengawasan Harga & Persaingan

Selain tarif pajak diturunkan, pemerintah membentuk komisi untuk memantau pergerakan harga pangan. Swedish Agency for Economic and Regional Growth juga ditugaskan menjaga persaingan sehat di ritel agar manfaat kebijakan benar-benar sampai ke konsumen.

Kritik & Catatan Kehati-hatian

Serikat Pekerja Komersial meminta persiapan matang. Mereka menilai kebijakan serupa sebelumnya berisiko lebih menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi jika tak disertai pengawasan yang kuat. Pernyataan tersebut dikutip media internasional Hurriyet Daily News.

Baca Juga: Lib Dems Kritik Rencana Pajak Warisan Pertanian Inggris

Konteks Politik

Pengumuman pemangkasan PPN hadir setahun jelang pemilu legislatif Swedia, September 2026.
Selain efek ekonomi, kebijakan pro-konsumen ini dinilai berpotensi memengaruhi preferensi pemilih.

Kesimpulan

Penurunan PPN makanan menjadi 6% menandai respons fiskal Swedia terhadap mahalnya kebutuhan pokok.
Dengan kombinasi pengawasan harga dan penguatan persaingan, pemerintah menargetkan manfaat kebijakan
benar-benar dirasakan oleh rumah tangga berpendapatan rendah hingga menengah.

Sumber kebijakan dan referensi lebih lanjut:
Government Offices of Sweden – Taxes

Tags: APBN 2026inflasiKebijakan FiskalPajak PanganPPN makananritelSwediatarif PPN
Johannes Albert

Johannes Albert

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Ketentuan Baru Pelaporan Struktur Manajemen Perusahaan dalam Coretax.

April 30, 2026
Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

14
Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

10
Restitusi Pajak Tembus Rp198,71 Triliun, PPN dan PPnBM Mendominasi

Restitusi Pajak Tembus Rp198,71 Triliun, PPN dan PPnBM Mendominasi

6
Memahami Penghitungan PPh Final bagi Pengusaha Kecil pada 2026

Memahami Penghitungan PPh Final bagi Pengusaha Kecil pada 2026

5
DTA Jersey-Oman Diteken, Investasi Dua Arah Didorong

DTA Jersey-Oman Diteken, Investasi Dua Arah Didorong

October 30, 2026
Metode Koreksi Laporan Pajak Beralih, Wajib Pajak Perlu Cermati Aturan Baru

Metode Koreksi Laporan Pajak Beralih, Wajib Pajak Perlu Cermati Aturan Baru

October 30, 2026
Kebijakan Fiskal Indonesia Jadi Kunci Pendanaan Energi Bersih

Kebijakan Fiskal Indonesia Jadi Kunci Pendanaan Energi Bersih

October 30, 2026
DJP Dorong Profesionalisme Konsultan Pajak dalam Edukasi

DJP Dorong Profesionalisme Konsultan Pajak dalam Edukasi

October 30, 2026

Recent News

DTA Jersey-Oman Diteken, Investasi Dua Arah Didorong

DTA Jersey-Oman Diteken, Investasi Dua Arah Didorong

October 30, 2026
Metode Koreksi Laporan Pajak Beralih, Wajib Pajak Perlu Cermati Aturan Baru

Metode Koreksi Laporan Pajak Beralih, Wajib Pajak Perlu Cermati Aturan Baru

October 30, 2026
Kebijakan Fiskal Indonesia Jadi Kunci Pendanaan Energi Bersih

Kebijakan Fiskal Indonesia Jadi Kunci Pendanaan Energi Bersih

October 30, 2026
DJP Dorong Profesionalisme Konsultan Pajak dalam Edukasi

DJP Dorong Profesionalisme Konsultan Pajak dalam Edukasi

October 30, 2026

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version