NORTHAMPTONSHIRE – Seorang warga Inggris memutuskan berhenti membayar pajak daerah sebagai bentuk protes terhadap kondisi lingkungan di wilayahnya yang dinilai tidak terurus.
Simon Harris, yang tinggal di dusun Falcutt dekat B4525 Welsh Lane, mengaku tidak akan melanjutkan pembayaran pajak dewan hingga pemerintah daerah menyelesaikan masalah pembuangan sampah liar serta memperbaiki kondisi jalan di sekitar tempat tinggalnya.
Menurut Harris, area di sekitar gudang pasir di wilayah tersebut telah berubah menjadi lokasi pembuangan sampah liar yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan lingkungan.
“WNC memiliki tanggung jawab hukum untuk membersihkan sampah dan memelihara jalan. Jika mereka memenuhi kewajiban mereka, saya juga akan memenuhi kewajiban saya,” ujar Harris.
Ia bahkan telah menghentikan sistem pembayaran otomatis pajak daerah sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah setempat.
Protes Warga atas Sampah Liar dan Jalan Rusak
Harris menilai bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini Dewan West Northamptonshire (WNC), belum menjalankan tanggung jawabnya secara optimal dalam menjaga kebersihan lingkungan dan infrastruktur jalan.
Data dari Northamptonshire Highways menunjukkan bahwa parit-parit di sepanjang B4525 dekat Falcutt memang berada di bawah tanggung jawab pemerintah daerah.
Kondisi tersebut membuat warga merasa dirugikan karena tetap diwajibkan membayar pajak, sementara layanan publik yang seharusnya diberikan dinilai tidak maksimal.
Dasar Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Harris bahkan mempertimbangkan untuk mengajukan tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan 1990.
Dalam ketentuan tersebut, Pasal 89 mengatur bahwa otoritas lokal wajib menjaga jalan dan lahan publik agar bebas dari sampah. Sementara itu, Pasal 91 memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan keluhan ke pengadilan magistrat.
Jika gugatan tersebut dikabulkan, pengadilan dapat memerintahkan pihak yang bertanggung jawab untuk membersihkan area yang terdampak melalui perintah resmi.
Risiko Hukum Tidak Membayar Pajak Daerah
Meskipun aksi protes tersebut dilakukan sebagai bentuk ketidakpuasan, pemerintah Inggris melalui situs resmi gov.uk menegaskan bahwa keterlambatan atau penolakan pembayaran pajak daerah dapat berujung pada tindakan hukum.
Pemerintah daerah berhak membawa kasus tunggakan pajak ke pengadilan magistrat. Dalam beberapa kasus, sanksi dapat berupa pemotongan gaji atau tunjangan hingga hukuman pidana.
Lembaga amal StepChange bahkan mencatat bahwa sejak 2020, terdapat warga yang dijatuhi hukuman penjara akibat gagal membayar pajak daerah.
Respons Pemerintah dan Upaya Penanganan
Richard Butler, anggota kabinet bidang jalan raya di Dewan West Northamptonshire, mengingatkan masyarakat agar bertanggung jawab atas sampah masing-masing.
Ia menyatakan bahwa area tersebut memang digunakan sebagai lokasi penyimpanan pasir untuk layanan jalan raya, dan pihaknya telah melakukan berbagai langkah seperti pemasangan garis kuning ganda serta pemantauan oleh tim penegakan hukum.
Selain itu, tim kebersihan juga disebut melakukan pembersihan rutin di area tersebut.
Menurut Butler, kegiatan pembersihan sampah menggunakan dana pajak masyarakat yang seharusnya dapat dialokasikan untuk layanan publik lainnya.
