KOPENHAGEN – Pemerintah Denmark mengumumkan rencana berani memangkas tarif pajak listrik (electricity taxes) hingga mendekati nol. Kebijakan ini akan berlaku selama dua tahun penuh, mulai Januari 2026 hingga akhir 2027, sebagai langkah strategis untuk meringankan beban rumah tangga dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Alasan Pemerintah Denmark
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan langkah tersebut bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan upaya nyata membantu masyarakat menghadapi tekanan harga pangan dan energi. “Kami ingin memberi lebih banyak ruang bagi perekonomian masyarakat Denmark,” ujarnya pada Senin (1/9/2025).
Baca juga: Rumania Naikkan Threshold PKP ke RON395.000
“Langkah ini akan langsung terasa di kantong masyarakat: lebih banyak uang tersisa untuk kebutuhan sehari-hari.”
Detail Pemangkasan Tarif
Pemerintah Denmark akan memangkas pajak listrik dari DKK0,727 per kWh menjadi hanya
DKK0,008 per kWh. Angka ini merupakan batas minimum yang diizinkan oleh Uni Eropa. Pemangkasan berlaku mulai 1 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Desember 2027.
Kementerian Keuangan Denmark memperkirakan kebijakan ini akan mengurangi kas negara sekitar DKK7,1 miliar (Rp18,31 triliun) pada 2026 dan DKK7 miliar pada 2027. Meski ada potensi penerimaan negara yang hilang, manfaat ekonomi bagi rumah tangga dinilai jauh lebih besar.
Dampak Langsung bagi Warga
Otoritas pajak Denmark memperkirakan penghematan rumah tangga bisa mencapai DKK1.000 hingga DKK3.975 per tahun, tergantung tipe dan luas tempat tinggal. Artinya, setiap keluarga akan merasakan langsung keringanan ini dalam tagihan listrik bulanan mereka.
Baca juga: Afrika Selatan Minta Uni Eropa Longgarkan Pajak Karbon
Belajar dari Krisis Energi 2022
Denmark sebelumnya juga pernah menurunkan pajak listrik drastis pada 2023. Saat itu, tarif pajak dipangkas dari DKK0,679 menjadi DKK0,008 selama enam bulan untuk mengimbangi lonjakan harga energi akibat invasi Rusia ke Ukraina. Kebijakan darurat tersebut terbukti efektif menahan laju inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Respon Para Menteri
Menteri Pertahanan Troels Lund Poulsen berharap program ini bisa diperpanjang setelah 2027. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Lars Lokke Rasmussen menyebut kebijakan ini sudah tepat sasaran, meskipun publik juga mengajukan aspirasi agar pemerintah menurunkan tarif PPN untuk bahan pangan, khususnya sayuran.
Baca juga: Taiwan Perpanjang Insentif Pajak EV hingga 2030
Kesimpulan
Dengan pemangkasan pajak listrik ini, Denmark kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan warganya. Meski ada konsekuensi fiskal berupa berkurangnya penerimaan negara, pemerintah optimistis daya beli masyarakat yang meningkat akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
