JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperketat ketentuan restitusi PPN eksportir pada fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Kebijakan ini diarahkan untuk menutup peluang wajib pajak menjadikan ekspor berjumlah kecil sebagai cara mendapatkan restitusi melalui jalur yang lebih cepat.
Dalam Seminar Taxplore UI 2026, Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Industri Endro Tribudi Setijanto memaparkan risiko ketika status sebagai eksportir tidak sejalan dengan kegiatan utama perusahaan. Ia menyoroti praktik wajib pajak yang pada dasarnya bukan eksportir, tetapi mengirim satu atau dua jenis barang ke luar negeri agar memenuhi kategori penerima fasilitas tersebut.
Mengapa Ekspor Bisa Memicu Lebih Bayar PPN
Ekspor barang kena pajak dikenai PPN dengan tarif 0%. Dengan tarif tersebut, transaksi ekspor tidak menimbulkan pajak keluaran, sedangkan pajak masukan atas pembelian barang dan material untuk produksi masih dapat dikreditkan sesuai aturan.
Situasi itu dapat membuat nilai pajak masukan melampaui pajak keluaran. Kelebihan yang timbul selanjutnya dapat diajukan kembali melalui restitusi.
Endro menekankan bahwa jalur pengembalian pendahuluan ditujukan bagi wajib pajak yang karakter kegiatan usahanya memang secara wajar memunculkan posisi lebih bayar. Pemerintah kemudian mengubah persyaratan melalui PMK Nomor 28 Tahun 2026 agar fasilitas tersebut lebih sesuai dengan profil kegiatan penerimanya.
Batas 80% Jadi Penyaring Kegiatan Tertentu
Salah satu penyesuaian yang disampaikan Endro berkaitan dengan porsi kegiatan tertentu yang harus dipenuhi eksportir. Untuk kegiatan yang dimaksud dalam ketentuan, terdapat ambang minimal 80% sehingga ekspor yang hanya menjadi bagian kecil dari aktivitas usaha tidak cukup untuk sekadar mengejar fasilitas pengembalian pendahuluan.
Endro memberi gambaran bahwa kondisi dengan porsi ekspor sekitar 10% tidak seharusnya menjadi dasar untuk menikmati fasilitas tersebut. Dengan pembatasan ini, restitusi PPN eksportir diharapkan tetap menyasar wajib pajak yang kegiatan usahanya memang sesuai dengan karakter penerima fasilitas.
Kecepatan Layanan Tetap Diimbangi Pengawasan
Menurut Endro, perubahan syarat restitusi juga menjadi cara pemerintah menjaga keseimbangan antara layanan pengembalian yang cepat dan pengendalian risiko penyalahgunaan. Restitusi merupakan pengembalian kelebihan pajak yang pada prinsipnya bukan hak negara.
Namun, pencairannya tetap perlu didukung ketepatan penghitungan dan kepastian hukum. Pemerintah ingin memastikan nilai yang dikembalikan benar-benar merupakan hak wajib pajak sekaligus mencegah fasilitas digunakan oleh pihak yang tidak sesuai dengan sasaran kebijakan.
Sumber: DJP Bongkar Celah Eksportir Nakal Manfaatkan Restitusi PPN – IKPI