Penggunaan Meterai Teraan Digital (MTD) mulai memasuki tahap penguatan infrastruktur penyediaan perangkat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah membuka seleksi badan usaha yang akan ditunjuk sebagai penyedia printer khusus untuk membubuhkan meterai tersebut pada dokumen.
Langkah ini menjadi bagian dari pengembangan layanan pembayaran Bea Meterai melalui mekanisme digital. Namun, pelaksanaannya tidak hanya membutuhkan perangkat pencetak, melainkan juga aplikasi terintegrasi, standar teknis, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem pengawasan yang harus dipenuhi oleh calon penyedia.
Ketentuan tersebut diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2026 tentang Penyedia Printer Meterai Teraan Digital. Aturan yang ditetapkan pada 22 September 2026 ini menjadi landasan bagi DJP dalam menentukan pihak yang dapat menyediakan perangkat dan layanan pendukung MTD.
Seleksi Penyedia Mulai Dibuka, Jumlah Peserta Bergantung pada Hasil Verifikasi
DJP mengumumkan pembukaan seleksi penyedia Printer MTD melalui Pengumuman Nomor PENG-6/PJ/PJ.09/2026 yang ditetapkan pada 21 Oktober 2026. Pengumuman tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan PER-11/PJ/2026 dan proses pendaftaran yang sebelumnya disampaikan melalui Pengumuman Nomor PENG-58/PJ.09/2026.
Dalam pengumuman pembukaan seleksi, DJP merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-245/PJ/2026 mengenai penetapan jumlah kebutuhan penyedia Printer MTD untuk tahun 2026. Meski demikian, pengumuman publik tersebut tidak mencantumkan angka kebutuhan secara terperinci.
DJP juga menegaskan bahwa jumlah badan usaha yang nantinya ditunjuk bergantung pada jumlah peserta yang berhasil memenuhi persyaratan. Dengan demikian, keikutsertaan dalam seleksi tidak secara otomatis membuat suatu perusahaan memperoleh penunjukan.
Persyaratan Tidak Hanya Menyangkut Kepatuhan Perpajakan
Persyaratan calon penyedia menunjukkan bahwa DJP tidak hanya mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam menyediakan perangkat. Aspek kepemilikan usaha, rekam jejak hukum, kesiapan operasional, hingga infrastruktur teknologi informasi turut menjadi bagian dari proses penilaian.
Berdasarkan Pasal 4 PER-11/PJ/2026 dan pengumuman pendaftaran, badan usaha yang ingin memperoleh penunjukan harus memenuhi sejumlah ketentuan berikut:
- Berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia.
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- Memiliki Surat Keterangan Fiskal yang masih berlaku.
- Memenuhi persyaratan terkait riwayat tindak pidana perpajakan dan teknologi informasi bagi badan usaha, pengurus, serta pemilik atau pemegang saham sebagaimana diatur dalam ketentuan.
- Dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia melalui penyertaan langsung dengan kepemilikan saham lebih dari 50%.
- Memiliki rencana bisnis dan rencana keberlangsungan bisnis.
- Mempunyai sedikitnya satu unit Printer MTD dan satu Cartridge MTD untuk keperluan verifikasi.
- Memiliki dukungan dari pemegang merek printer serta layanan purna jual di Indonesia.
- Memiliki infrastruktur teknologi informasi, termasuk pusat data yang berlokasi di Indonesia.
Persyaratan tersebut memperlihatkan bahwa calon penyedia harus mempunyai kemampuan operasional jangka panjang. Keberadaan rencana keberlangsungan bisnis juga menjadi perhatian karena layanan pembubuhan meterai perlu tetap berjalan meskipun penyedia menghadapi gangguan operasional.
Printer dan Cartridge Memiliki Standar Teknis Khusus
Selain persyaratan administratif, perangkat yang diajukan tidak dapat menggunakan spesifikasi printer biasa. DJP menetapkan standar teknis tersendiri agar hasil pembubuhan Meterai Teraan Digital dapat melalui proses verifikasi.
Dalam Pasal 11 PER-11/PJ/2026, printer yang diajukan harus memiliki nomor seri, area cetak dengan lebar maksimal 24 milimeter dengan toleransi paling tinggi 5%, serta kemampuan menghasilkan cetakan dengan resolusi minimal 1.200 dots per inch (dpi).
Cartridge yang digunakan juga mempunyai ketentuan khusus. Perangkat tersebut wajib memiliki nomor seri dan menggunakan tinta berwarna merah dengan efek cetakan berpendar. Printer juga harus terkoneksi dengan aplikasi MTD yang dikembangkan oleh penyedia.
Berikut gambaran spesifikasi teknis yang harus dipenuhi:
| Komponen | Ketentuan |
|---|---|
| Printer MTD | Memiliki nomor seri |
| Area cetak | Lebar maksimal 24 mm, toleransi 5% |
| Resolusi cetak | Minimal 1.200 dpi |
| Cartridge | Nomor seri dan tinta merah berpendar |
Standar tersebut bukan sekadar persyaratan teknis perangkat keras. Printer dan cartridge juga harus melalui pengujian yang mencakup aspek fungsionalitas, keamanan, dan integrasi. Artinya, perangkat yang memenuhi spesifikasi di atas belum otomatis dapat digunakan sebelum memperoleh persetujuan verifikasi dari DJP.
Aplikasi dan Keamanan Data Menjadi Tanggung Jawab Penyedia
Salah satu aspek penting dalam pengaturan ini adalah kewajiban penyedia untuk membangun, memelihara, dan mengoperasikan Aplikasi MTD. Aplikasi tersebut harus terintegrasi dengan Sistem Meterai Teraan Digital yang dikelola DJP.
Pasal 15 PER-11/PJ/2026 juga mengatur sejumlah kewajiban operasional. Penyedia harus melakukan pemeliharaan atau penyesuaian printer sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, memenuhi perjanjian tingkat layanan atau service level agreement (SLA), serta menyediakan pusat layanan bagi pengguna.
Selain itu, penyedia diwajibkan menyerahkan kode sumber atau source code beserta dokumentasi teknis dan fungsional secara lengkap kepada DJP. Peraturan tersebut sekaligus memberikan perlindungan bahwa kode sumber yang diserahkan tidak digunakan, disalin, atau dibagikan kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan audit, pemeliharaan, dan/atau perlindungan konsumen.
Kewajiban lain yang tidak kalah penting adalah menjaga kerahasiaan data sesuai ketentuan perpajakan dan peraturan mengenai pelindungan data pribadi. Penyedia juga harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta mengintegrasikan data kepemilikan printer, pendaftaran, pendistribusian, dan penggunaan MTD dengan sistem DJP.
DJP Siapkan Pengawasan hingga Pencabutan Penunjukan
Penunjukan sebagai penyedia tidak berarti perusahaan dapat menjalankan layanan tanpa pengawasan. Berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 17 PER-11/PJ/2026, DJP memiliki kewenangan untuk memantau pemenuhan kewajiban serta kepatuhan penyedia terhadap ketentuan yang berlaku.
Apabila ditemukan pelanggaran, terdapat tiga jenis sanksi administratif yang dapat diterapkan, yaitu teguran, penghentian sementara layanan, dan pencabutan penunjukan sebagai penyedia Printer MTD.
Penerapan sanksi mempertimbangkan tingkat kesalahan dan dampak pelanggaran terhadap legalitas, kelancaran serta keamanan layanan perpajakan, perlindungan konsumen, dan citra pelayanan publik. Dengan demikian, kepatuhan penyedia menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan layanan.
Ketentuan mengenai pengalihan pengguna juga telah diatur apabila penunjukan suatu penyedia dicabut. Mekanisme ini diperlukan agar pengguna dapat dialihkan kepada penyedia lain sehingga layanan pembubuhan meterai tidak terhenti begitu saja.
Hal yang Perlu Diperhatikan Calon Penyedia dan Wajib Pajak
Pembukaan seleksi penyedia Printer MTD memperlihatkan bahwa pengembangan meterai digital membutuhkan ekosistem yang lebih luas daripada sekadar pengadaan perangkat. Perusahaan harus mampu memenuhi persyaratan administrasi, membangun aplikasi, menjaga keamanan data, serta memberikan layanan purna jual.
Bagi calon penyedia, aspek yang perlu dipersiapkan bukan hanya ketersediaan printer dan cartridge, tetapi juga kesiapan pengembangan aplikasi, infrastruktur pusat data di Indonesia, dukungan teknis, dan keberlangsungan usaha.
Sementara itu, wajib pajak perlu memperhatikan bahwa keberadaan pengumuman seleksi belum dapat diartikan bahwa seluruh perangkat atau perusahaan yang menawarkan layanan MTD sudah memperoleh penunjukan resmi. Status penyedia dan perangkat yang telah diverifikasi perlu dipastikan melalui informasi resmi DJP.
Pengumuman pembukaan seleksi tertanggal 22 Oktober 2026 menyebutkan bahwa dokumen seleksi dapat disampaikan melalui alamat layanan.tik@pajak.go.id. Namun, pengumuman tersebut tidak mencantumkan tenggat akhir penyampaian dokumen maupun hasil penunjukan penyedia. Calon peserta sebaiknya mengonfirmasi jadwal dan tata cara terbaru kepada DJP sebelum mengajukan dokumen.
Perkembangan implementasi MTD selanjutnya akan bergantung pada proses seleksi, verifikasi perangkat, kesiapan aplikasi, dan pemenuhan standar operasional oleh pihak yang ditunjuk. Kejelasan seluruh tahapan tersebut menjadi penting agar penggunaan meterai digital dapat berjalan dengan tertib serta memberikan kepastian bagi pengguna.
Sumber:
PER-11/PJ/2026 tentang Penyedia Printer Meterai Teraan Digital;
Pengumuman PENG-58/PJ.09/2026 tentang Pendaftaran Penyedia Printer MTD;
Pengumuman PENG-6/PJ/PJ.09/2026 tentang Pembukaan Seleksi Penyedia Printer MTD;
Siaran Pers DJP tentang Aturan Penyedia Printer Meterai Teraan Digital.