JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menghapus berbagai hambatan yang masih mengganjal dunia usaha di Indonesia. Upaya ini disebut menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan investasi dan memperkuat peran sektor swasta dalam perekonomian nasional.
“Saya akan menerima pengaduan dari para pelaku bisnis setiap minggu. Saya sendiri yang akan memimpin rapat di pokja untuk menyelesaikannya,” ujar Purbaya, Sabtu (25/10/2025).
Purbaya menjelaskan bahwa langkah ini menjadi bagian dari tugasnya dalam Kelompok Kerja (Pokja) Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah. Pemerintah baru saja membentuk satuan tugas yang terdiri dari tiga kelompok kerja untuk mempercepat realisasi program strategis nasional.
Baca juga: Purbaya Ingin Jadikan LNSW Pusat Intelijen Ekspor-Impor Nasional
Satgas Dibentuk untuk Atasi “Bottleneck” Ekonomi
Dalam struktur Satgas, Pokja pertama berfokus pada percepatan realisasi dan pelaksanaan anggaran program strategis pemerintah. Pokja kedua, yang juga dipimpin langsung oleh Purbaya, berperan mengidentifikasi serta mengurai hambatan atau debottlenecking di dunia usaha. Sementara Pokja ketiga menangani penyelesaian regulasi dan penegakan hukum sebagai dasar pelaksanaan program.
“Saya tergabung di Pokja 2. Kami akan menangani masalah yang bukan program prioritas pemerintah, tetapi berdampak langsung pada pelaku usaha. Semua pengaduan akan kami tindaklanjuti,” jelasnya.
Baca juga: Situasi yang Menjadikan Wajib Pajak Berhak atas Imbalan Bunga Pajak
Hilangkan Birokrasi Lambat, Perkuat Kepercayaan Investor
Purbaya menilai, penghapusan hambatan usaha sangat penting untuk mempercepat perizinan, menyederhanakan birokrasi, dan memperkuat kepercayaan investor. Ia berharap dengan sistem yang lebih efisien, pelaku bisnis dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dengan sistem seperti ini, saya berharap pelan-pelan seluruh kendala di pemerintah dan dunia usaha bisa kita hilangkan secara bertahap,” tutur Purbaya.
Ia juga menegaskan bahwa pengaduan terkait aspek hukum dan regulasi akan langsung diteruskan ke Pokja 3 untuk ditangani secara menyeluruh. Sinergi antar-pokja diharapkan dapat mempercepat penyelesaian hambatan di lapangan, baik untuk proyek pemerintah maupun investasi swasta.
Program Strategis Jadi Fokus Utama
Pemerintah kini fokus memastikan program prioritas nasional berjalan tepat waktu dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Beberapa inisiatif yang menjadi perhatian Satgas antara lain Program Paket Ekonomi 8+4+5, Program Stimulus Ekonomi 2025 yang mencakup diskon transportasi Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta lanjutan program insentif fiskal untuk sektor produktif.
Selain itu, program Debottlenecking juga diarahkan untuk mengatasi hambatan non-tarif, isu per komoditas, dan berbagai kendala yang selama ini memperlambat pelaksanaan program strategis nasional.
Baca juga: Thailand Tebar Insentif Pajak Kuartal IV untuk Dorong Ekonomi
Dorong Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha
Purbaya berharap, keberadaan Satgas ini akan memperkuat kerja sama antara pemerintah dan pelaku bisnis. Ia meyakini, komunikasi yang terbuka dan sistem pengaduan yang responsif akan menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat dan kompetitif.
“Dengan koordinasi lintas sektor, saya yakin iklim investasi kita akan makin kuat dan memberi dampak langsung bagi penciptaan lapangan kerja,” pungkasnya.
Sumber terkait:
