JAKARTA – Pemerintah pusat terus memperkuat pilar-pilar penegakan hukum guna menciptakan iklim tata kelola negara yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik suap. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen besarnya untuk merombak total tingkat kesejahteraan di lembaga yudikatif agar masyarakat bisa mendapatkan keadilan yang hakiki. Salah satu langkah konkretnya adalah menginstruksikan menteri keuangan untuk mengalokasikan anggaran demi naikkan gaji pegawai pengadilan.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa agenda pembenahan institusi peradilan mutlak harus dimulai dari jaminan pemenuhan hak-hak keuangan para aparaturnya, termasuk meningkatkan gaji para hakim secara signifikan. Melalui skema perbaikan kesejahteraan yang terukur ini, jajaran korps hakim diharapkan memiliki benteng moral yang kokoh dan menjadi tidak mudah disogok oleh pihak-pihak yang berperkara.
“Saya percaya dan yakin masalah korupsi, masalah ketidakadilan itu harus diselesaikan di yudikatif. Untuk itu, hakim-hakim harus kita hormati harus dipilih dengan baik dan harus dikasih penghasilan yang cukup supaya tidak bisa disogok,” tegas Presiden Prabowo Subianto, dikutip pada Kamis (14/5/2026).
Rapor Kesejahteraan Hakim dan Perbandingan dengan Malaysia
Jika menilik postur pengupahan saat ini, draf penghasilan hakim untuk tingkat paling rendah di yurisdiksi Indonesia tercatat sudah berada di level yang cukup kompetitif, bahkan hampir menyentuh angka dua kali lipat dari gaji pokok hakim tingkat terendah yang berlaku di Malaysia. Rapor positif ini berhasil dicapai setelah pada tahun lalu Presiden Prabowo mengambil kebijakan berani dengan menaikkan upah hakim tersebut sebesar 280%.
Tidak berhenti pada klaster fungsional hakim semata, kepala negara menegaskan perluasan cakupan stimulus ini akan menyasar seluruh lini internal korps peradilan. Pemerintah berkomitmen penuh untuk mendongkrak pendapatan bulanan bagi jajaran staf-staf nonhakim yang mengawal urusan administrasi perkara di lingkungan lembaga yudikatif.
Guna merealisasikan target fiskal tersebut, Kementerian Keuangan yang dinakhodai oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mendapatkan penugasan khusus dari presiden. Menkeu diminta bergerak cepat guna menelusuri serta mencari sumber-sumber penerimaan negara baru yang potensial guna mendanai penyesuaian draf pengupahan operasional ini.
“Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa] cari uang untuk semua petugas-petugas pengadilan harus juga naik gajinya,” perintah Presiden Prabowo secara langsung demi mengawal implementasi rencana strategis makro tersebut.
Pesan Tegas Terhadap Kualitas Putusan Hukum bagi Rakyat
Seiring dengan realisasi komitmen kenaikan alokasi anggaran belanja pegawai tersebut, presiden memberikan pesan pengawasan yang mendalam kepada seluruh insan peradilan di tanah air. Kenaikan tunjangan finansial ini wajib dibarengi dengan peningkatan mutu moralitas serta netralitas dalam melahirkan produk hukum di persidangan.
Presiden Prabowo mendorong jajaran hakim untuk senantiasa menyuarakan kebenaran serta memberikan keadilan yang hakiki kepada masyarakat luas melalui lembar putusan-putusannya. Sebab, setiap draf ketetapan hukum yang diproduksi oleh meja hijau akan dipantau serta dinilai secara langsung oleh publik luas.
“Saya pesankan kepada semua hakim, ingat putusan-putusanmu akan dinilai oleh rakyat, putusan-putusanmu akan dipelajari. Jadi, yudikatif kita, kita perbaiki. Kemudian, eksekutif yang lain kita juga akan perbaiki semuanya,” pungkas kepala negara mengakhiri arahannya.
