MALE – Kementerian Keuangan Moldova mengusulkan kenaikan PPN produk pertanian Moldova dari tarif preferensial sebesar 8% menjadi 12%. Usulan tersebut menjadi bagian dari rancangan kebijakan perpajakan Moldova untuk 2027.
Menteri Keuangan Moldova Victoria Belous mengatakan kenaikan tarif tersebut diharapkan dapat menciptakan pembagian beban pajak yang lebih merata antara produsen bahan baku dan perusahaan pengolah produk pertanian.
Saat ini, bahan baku pertanian dikenai PPN dengan tarif yang lebih rendah, sedangkan produk jadi hasil pengolahannya dikenai tarif standar sebesar 20%. Perbedaan tarif tersebut dinilai ikut memengaruhi kondisi likuiditas pada sektor pengolahan.
“Ketika bahan baku dikenai tarif yang lebih rendah, sedangkan produk jadi dikenai tarif standar 20%, perbedaan tarif dan persoalan likuiditas pada akhirnya dialihkan ke sektor pengolahan,” kata Belous, dikutip pada Senin (31/8/2026).
Perbedaan Tarif Dinilai Bebani Sektor Pengolahan
Belous menilai perbedaan tarif PPN antara produsen bahan baku dan perusahaan pengolah produk pertanian berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam rantai produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya juga dapat mengalihkan persoalan likuiditas kepada perusahaan pengolah.
Dia mencontohkan komoditas gandum. Saat ini, gandum dikenai PPN sebesar 8%, sedangkan tepung sebagai hasil pengolahannya dikenai tarif PPN sebesar 20%.
Kondisi serupa juga terjadi pada sejumlah komoditas pertanian lainnya, termasuk gula. Karena itu, Kementerian Keuangan Moldova mengusulkan agar tarif preferensial atas produk pertanian dinaikkan sebesar 4 poin persentase, dari 8% menjadi 12%.
Kenaikan PPN Dinilai Tidak Terlalu Membebani Petani
Kementerian Keuangan Moldova menilai kenaikan tarif PPN sebesar 4 poin persentase tersebut tidak akan memberikan beban yang terlalu besar bagi petani.
Salah satu pertimbangannya adalah industri pertanian telah mengakumulasi kredit PPN yang dapat dimanfaatkan. Dengan kondisi tersebut, pemerintah menilai dampak kenaikan tarif terhadap pelaku sektor pertanian masih dapat dikelola.
Di sisi lain, kenaikan PPN produk pertanian Moldova juga diharapkan dapat memberikan insentif tambahan bagi pengolahan bahan baku pertanian di dalam negeri.
Dengan semakin dekatnya perbedaan tarif antara bahan baku dan produk hasil pengolahan, persoalan yang selama ini muncul akibat kesenjangan tarif PPN diharapkan dapat dikurangi.
Moldova Juga Usulkan Cukai Diesel Naik 20% per Tahun
Selain mengusulkan perubahan tarif PPN produk pertanian, Kementerian Keuangan Moldova juga mengusulkan perubahan tarif cukai atas bahan bakar diesel.
Pemerintah mengusulkan kenaikan tarif cukai diesel sebesar 20% setiap tahun. Kebijakan tersebut ditujukan agar tarif cukai diesel di Moldova dapat lebih cepat diselaraskan dengan tarif minimum yang berlaku di Uni Eropa.
Belous mengakui kenaikan cukai diesel akan meningkatkan beban pajak. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk meningkatkan penerimaan anggaran negara.
Sebagian besar penerimaan tersebut nantinya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
“Tak seorang pun di Moldova menyukai kondisi jalan kita, tetapi semua orang menyukai kondisi jalan di Eropa. Jika kita melihat hasilnya, kita juga harus memahami bagaimana hasil tersebut dibiayai,” ujar Belous, dilansir logos-pres.md.
Bagian dari Kebijakan Perpajakan Moldova 2027
Seluruh perubahan tersebut menjadi bagian dari rancangan kebijakan perpajakan Moldova pada 2027. Pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan peningkatan penerimaan dengan kemampuan masyarakat dan dunia usaha dalam menanggung beban pajak.
Belous menegaskan pemerintah sangat berhati-hati dalam meningkatkan beban perpajakan. Karena itu, pemerintah tidak berencana menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh), tarif PPN standar, maupun iuran jaminan sosial.
Dengan demikian, perubahan yang tengah dipertimbangkan pemerintah Moldova antara lain difokuskan pada kenaikan tarif PPN preferensial produk pertanian dari 8% menjadi 12% serta kenaikan tarif cukai diesel sebesar 20% setiap tahun.
