LONDON – Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer mengkritik keras kebijakan kenaikan pajak dewan di Worcestershire yang dilakukan oleh Reform UK.
Dalam pidatonya di parlemen, Starmer menyoroti kenaikan pajak sebesar 9% yang dinilai bertolak belakang dengan janji kampanye partai tersebut yang sebelumnya mengusung pajak lebih rendah.
“Reform menjanjikan pajak lebih rendah, tetapi justru menaikkan pajak daerah sebesar 9%.”
— Keir Starmer
Kenaikan tersebut diperkirakan menambah beban sekitar £145 per tahun untuk rumah tangga kategori D di wilayah Worcestershire.
Sorotan terhadap Janji Kampanye
Starmer juga menyindir Nigel Farage atas pernyataannya yang menyesalkan pengambilalihan dewan Worcestershire oleh Reform UK karena kondisi keuangan yang buruk.
Menurut Starmer, sikap tersebut menunjukkan inkonsistensi antara janji politik dan realitas kebijakan yang diambil setelah berkuasa.
“Ia meminta suara rakyat, tetapi kemudian meninggalkan mereka,” ujar Starmer dalam sesi Pertanyaan kepada Perdana Menteri.
Alasan Kenaikan Pajak
Reform UK mengambil alih kendali Dewan Kabupaten Worcestershire sebagai pemerintahan minoritas setelah pemilu tahun lalu. Namun, mereka harus menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat.
Pemerintah daerah bahkan menerima bantuan darurat sebesar £59,9 juta dari pemerintah pusat untuk menghindari kebangkrutan.
Dalam upaya menyeimbangkan anggaran, dewan juga memangkas belanja modal sebesar £30 juta serta membatalkan sejumlah lowongan pekerjaan di berbagai sektor seperti teknologi informasi, keuangan, dan sumber daya manusia.
Respons Reform UK
Menanggapi kritik tersebut, juru bicara Reform UK menyatakan bahwa tarif pajak dewan di Worcestershire masih berada di bawah rata-rata nasional.
Mereka juga menilai kritik Starmer tidak relevan mengingat kebijakan pajak pemerintah pusat yang disebut telah mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah.
“Sungguh ironis jika perdana menteri mengkritik soal pajak, sementara pemerintahannya sendiri menaikkan pajak ke level tertinggi,” ujar juru bicara Reform.
Reform juga menegaskan bahwa kenaikan pajak di wilayah yang mereka kelola masih tergolong lebih rendah dibandingkan wilayah lain yang dipimpin partai berbeda.
Perdebatan ini mencerminkan dinamika politik fiskal di Inggris, khususnya terkait pengelolaan pajak daerah di tengah tekanan anggaran dan kebutuhan pembiayaan layanan publik.
