LONDON – Pemerintah Inggris memberikan izin kepada North Somerset Council untuk menaikkan council tax hingga 9% mulai April 2026. Kenaikan ini melampaui batas normal 5% dan diberikan melalui skema Extraordinary Financial Support.
North Somerset menjadi satu dari tujuh otoritas lokal yang diperbolehkan melampaui batas kenaikan standar akibat tekanan fiskal yang berat, terutama lonjakan biaya dan meningkatnya kebutuhan layanan sosial.
“Tidak ada dari kami yang ingin menaikkan pajak melebihi batas biasa, tetapi posisi keuangan kami memburuk dan tekanan biaya terus meningkat setiap tahun sejak 2010.”
— Mike Bell, Pemimpin North Somerset Council
Somerset Ditolak Naik 11%
Sementara itu, Somerset Council mengajukan kenaikan sebesar 11%, namun pemerintah menolaknya dan membatasi kenaikan maksimal di angka 5%. Kedua dewan menyatakan lonjakan permintaan layanan perawatan sosial menjadi faktor utama tekanan anggaran.
Dalam sistem Inggris, otoritas lokal yang ingin menaikkan pajak lebih dari 4,99% umumnya harus mendapatkan persetujuan melalui pemungutan suara publik. Namun, dalam kondisi finansial luar biasa, pemerintah dapat memberikan pengecualian.
Tambahan £13,44 per Bulan
Kenaikan 8,99% untuk properti rata-rata kategori D akan menambah sekitar £13,44 per bulan pada tagihan pajak rumah tangga. Meski demikian, menurut Local Democracy Reporting Service, kenaikan ini masih belum cukup untuk menutup defisit anggaran 2026/27.
Dewan masih harus mencari tambahan penghematan sebesar £2,4 juta sebelum anggaran dapat disahkan dalam rapat pleno pada 24 Februari mendatang.
Tahun lalu, North Somerset menarik £9,1 juta dari cadangan untuk menyeimbangkan anggaran 2025/26, namun tetap harus melakukan pemotongan besar pada sejumlah layanan publik.
Tekanan Politik dan Reaksi Publik
Somerset Conservatives menyambut baik keputusan pemerintah menolak kenaikan 11% di wilayah mereka. Penolakan ini dianggap mencegah kenaikan lebih dari £200 per tahun bagi banyak rumah tangga.
Kampanye lokal yang didukung lebih dari 3.600 warga dan anggota parlemen setempat turut memengaruhi keputusan tersebut. Dewan kini memiliki waktu kurang dari dua pekan untuk memfinalisasi rencana anggaran 2026/27.
Kebijakan ini kembali menyoroti tekanan fiskal pemerintah daerah di Inggris yang harus menyeimbangkan keterjangkauan pajak warga dengan kebutuhan pembiayaan layanan publik, terutama sektor sosial.
