BRISTOL – Warga yang tinggal di kendaraan pada lokasi “meanwhile” di Bristol mengkhawatirkan rencana penerapan pajak dewan atas lahan parkir mereka dapat memaksa sebagian penghuni kembali tinggal di pinggir jalan.
Sebelumnya, dewan kota mendirikan lokasi-lokasi tersebut di atas lahan terbengkalai dengan fasilitas dasar guna mengurangi jumlah penghuni van yang bermukim di tepi jalan. Skema ini pertama kali diperkenalkan pada masa pandemi sebagai solusi sementara.
Mulai April, para penghuni diwajibkan membayar pajak dewan kategori Band A sebesar £35 per minggu, di luar biaya sewa lahan (pitch fee) sebesar £30 per minggu. Pihak dewan menyatakan tengah bekerja sama dengan penghuni serta menawarkan bantuan untuk mengajukan potongan atau keringanan pajak yang tersedia.
“Ini akan mendorong orang untuk meninggalkan lokasi meanwhile dan kembali ke pinggir jalan.”
— Geren, penghuni lokasi meanwhile
Geren, seorang pekerja kesehatan mental komunitas yang tinggal di salah satu lokasi tersebut, menilai sebagian besar penghuni bersedia berkontribusi untuk mendukung layanan publik. Namun, ia menganggap pengenaan pajak Band A tidak adil karena fasilitas yang tersedia sangat terbatas.
“Kami dinilai seperti properti biasa, padahal ini hanya lahan 6×6 meter di tempat parkir tak terpakai, dengan air minum yang belum tentu aman. Kami juga sudah membayar untuk pengelolaan sampah dan toilet portabel,” ujarnya.
Potensi Dampak Sosial
Biaya sewa lahan dimaksudkan untuk menutup pengelolaan lokasi, sementara pajak dewan digunakan untuk membiayai layanan publik yang lebih luas. Namun, tambahan beban ini dikhawatirkan menjadi “titik balik” bagi sebagian penghuni untuk kembali tinggal di tepi jalan.
Penghuni van juga tidak dapat menggunakan alamat lahan sebagai alamat surat resmi, termasuk untuk pendaftaran pemilih. Dewan menyatakan hal ini karena tidak dapat menjamin keamanan distribusi surat ke setiap lahan.
Ann (nama samaran), salah satu penghuni kendaraan, mengaku bersyukur atas penyediaan lokasi tersebut, tetapi belum bersedia membayar pajak dewan dalam kondisi saat ini.
“Saya ingin memahami motifnya. Apakah ini untuk meredakan tekanan dari pihak yang menentang penghuni kendaraan?” katanya.
Respons Dewan Kota
Ketua Komite Perumahan dan Penyediaan Hunian, Barry Parsons, menyatakan dewan sedang mengeksplorasi dukungan yang tersedia, termasuk Skema Pengurangan Pajak Dewan, serta menawarkan bantuan dalam pengajuan potongan dan pengecualian pajak.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan lokasi meanwhile tetap menjadi opsi yang “terjangkau dan layak” bagi para penghuni kendaraan, seiring rencana penambahan lokasi serupa di berbagai wilayah kota.
