“Pajak ini diperlukan untuk mengompensasi kurangnya penerimaan pajak bahan bakar akibat melonjaknya penggunaan mobil listrik. Dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk maintenance infrastruktur jalan,” sebut Dewan Federal Swiss, dikutip Minggu (28/9/2025).
Baca juga: Taiwan Bebaskan Pajak untuk Penghasilan Rp28 Juta per Bulan
“Pajak mobil listrik ini bukan untuk menghambat transisi energi, melainkan menjaga keberlanjutan pendanaan infrastruktur transportasi.”
Dua Skema Pengenaan Pajak
Pemerintah Swiss mengusulkan dua alternatif dasar pengenaan pajak:
- Berdasarkan jarak tempuh dan berat kendaraan — rata-rata senilai 5,4 sen per kilometer.
- Berdasarkan konsumsi daya — sebesar 22,8 sen per kilowatt hour (kWh), dikenakan saat pengisian di stasiun pengisian daya.
Model pajak berbasis jarak dinilai lebih adil karena mencerminkan beban penggunaan jalan, sementara pajak berbasis kWh lebih sederhana dalam implementasi.
Baca juga: Arab Saudi Perpanjang Tax Amnesty, Denda Pajak Diampuni
Konsultasi Publik dan Referendum
Konsultasi publik terkait usulan pajak ini berlangsung hingga 9 Januari 2026. Setelah itu, aturan hanya bisa diberlakukan apabila disetujui publik melalui referendum serta mendapat persetujuan dari seluruh kanton atau negara bagian di Swiss.
Hal ini sesuai dengan sistem demokrasi langsung Swiss yang mengharuskan setiap perubahan konstitusi mendapat dukungan rakyat dan daerah. Dengan demikian, implementasi pajak mobil listrik menjadi salah satu isu penting yang melibatkan partisipasi penuh masyarakat.
Dampak terhadap Transisi Energi
Meski berpotensi menambah biaya kepemilikan, pemerintah Swiss menekankan bahwa pajak ini tidak dimaksudkan untuk memperlambat transisi energi hijau. Sebaliknya, kebijakan ini diharapkan dapat menyeimbangkan penerimaan negara sambil tetap mendorong masyarakat beralih ke energi bersih.
Swiss juga tengah memperluas infrastruktur pengisian daya listrik di seluruh kanton untuk memastikan aksesibilitas kendaraan listrik tetap meningkat meskipun kelak ada pungutan tambahan.
