“Hasil dari investasi modal di lahan pertanian sangat kecil. Banyak petani mulai bicara untuk menjual lahannya itu menyedihkan.”
— Ed Davey, Pemimpin Liberal Demokrat
Inti Kebijakan: Tarif 20% untuk Aset Pertanian > £1 Juta
Pemerintah Inggris berencana menerapkan tarif pajak warisan sebesar 20% untuk aset pertanian bernilai lebih dari £1 juta, atau separuh dari tarif normal. Menurut kubu Lib Dems, skema ini berpotensi menekan family farms ketika terjadi peralihan antargenerasi, apalagi di tengah biaya produksi yang kian tinggi dan margin keuntungan yang menipis.
Gambaran umum tentang pajak warisan dapat diakses di laman resmi GOV.UK – Inheritance Tax, sementara kebijakan fiskal pemerintah dipublikasikan melalui HM Treasury.
Dari Ketahanan Pangan ke Perubahan Iklim
Ed Davey menekankan bahwa Inggris perlu meningkatkan kemandirian pangan. Daerah Somerset terkenal dengan produksi stroberi dan komoditas hortikultura lain, yang menurutnya perlu dilindungi dengan kebijakan pajak yang tidak membebani petani.
Sementara itu, MP Tessa Munt menyebut rencana pajak warisan berpotensi “katastrofis bagi petani” di tengah tekanan water stress, konflik geopolitik, dan perubahan iklim yang memperburuk risiko pangan lintas negara.
“Kita butuh petani. Krisis air, perang, dan perubahan iklim menuntut kita menjadi jauh lebih tangguh.”
— Tessa Munt, Anggota Parlemen Wells & Mendip Hills
Respons Pemerintah: “Adil dan Seimbang”
Pemerintah menegaskan reformasi pajak warisan bersifat vital bagi perbaikan layanan publik. Treasury sebelumnya menyatakan bahwa tiga perempat dari seluruh warisan tidak akan membayar pajak warisan, sehingga perubahan ini dipandang sebagai pendekatan yang “adil dan seimbang”.
Tarik Ulur Kebijakan: Menjaga Regenerasi Usaha Tani
Perdebatan soal pajak warisan pertanian kerap berujung pada dilema antara keadilan pajak dan kelangsungan usaha tani keluarga. Kubu pendukung reformasi menilai perubahan tarif bisa membantu pendanaan layanan publik, sedangkan pihak yang menentang khawatir terjadinya forced sale lahan atau aset saat pewarisan, yang pada akhirnya melemahkan ketahanan pangan domestik.
Ke depan, para pemangku kepentingan menunggu detail teknis dan mekanisme pengecualian/relief yang dapat melindungi petani kecil sekaligus menjaga basis penerimaan negara.
