“Kami kehilangan sekitar £13 juta karena rumah-rumah mahasiswa ini tidak dikenai pajak properti. Ini beban berat bagi keuangan daerah,” — Mark Wilkes, Anggota Dewan Kota Durham
Wilkes, anggota dewan dari partai Liberal Demokrat, menilai situasi ini “tidak berkelanjutan”. Ia menegaskan dirinya tidak menentang kebijakan pembebasan pajak bagi mahasiswa, tetapi berharap ada aturan baru untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Baca Juga: Irlandia Naikkan Pajak Karbon untuk Dorong Energi Bersih
“Kami tetap harus memberikan layanan publik, dari sampah, transportasi, hingga perizinan. Tanpa dukungan dana tambahan, situasi ini tidak akan bisa dipertahankan,” ujarnya.
Saat ini, Dewan Kota Durham memberlakukan batas 10% untuk jumlah HMO dalam radius 100 meter. Namun, para pengembang properti kini memperluas wilayah mereka ke area tetangga seperti Gilesgate, Belmont, dan Mount Oswald.
Anggota dewan David Freeman mengusulkan agar batas tersebut diturunkan menjadi 5% demi menjaga keseimbangan antara penduduk lokal dan mahasiswa.
Menurut laporan Local Democracy Reporting Service, pengembang Sugar Tree Limited baru-baru ini mengajukan dua izin pembangunan HMO baru, salah satunya disetujui dan satu lagi ditolak oleh dewan perencanaan kota.
Dewan yang kini dipimpin oleh partai Reform UK sejak Mei 2025 juga tengah mempertimbangkan penerapan kebijakan Article 4 Direction di seluruh wilayah County Durham. Jika diterapkan, setiap pembangunan atau perubahan fungsi rumah menjadi HMO wajib mengantongi izin resmi perencanaan.
Baca Juga: Presiden Korsel Siapkan Insentif Pajak Besar untuk Industri Kreatif
Kebijakan itu dinilai penting untuk mengendalikan jumlah rumah sewa bersama yang terus meningkat. Di sisi lain, Abigail Taylor, Presiden Serikat Mahasiswa Durham University, mengatakan pihaknya tidak terlalu khawatir dengan rencana tersebut.
“Kapasitas hunian mahasiswa di Durham sudah cukup memadai. Tapi kami berharap dewan lebih fokus pada kualitas hunian yang ada, bukan hanya jumlahnya,” katanya.
Pemerintah Inggris, melalui Kementerian Perumahan dan Pemerintahan Daerah, diketahui tengah menyusun reformasi pendanaan untuk otoritas lokal yang dijanjikan akan lebih adil. Hasil konsultasi publik mengenai rancangan kebijakan itu dijadwalkan terbit sebelum akhir tahun 2025.
“Reformasi ini akan memastikan sistem pendanaan daerah yang lebih adil dan berkelanjutan di seluruh Inggris.” — Juru Bicara Pemerintah Inggris
