BENGKALIS – Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan kunjungan kerja ke Kanwil DJP Riau pada 13 Maret 2026 guna memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan otoritas pajak dalam meningkatkan penerimaan negara serta pembangunan daerah.
Rombongan DPRD Bengkalis dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Misno dan Ketua Komisi III Sanusi. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Kepala Kanwil DJP Riau YFR Hermiyana.
“Kunjungan ini bertujuan membahas kepatuhan pajak, potensi daerah, serta kontribusi penerimaan pajak terhadap pembangunan ekonomi.”
Dalam pertemuan tersebut, Kanwil DJP Riau memaparkan kondisi perpajakan di Provinsi Riau, termasuk kontribusi penerimaan pajak terhadap transfer ke daerah.
Bengkalis Jadi Penyumbang DBH Pajak Besar
Data yang disampaikan DJP menunjukkan Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah dengan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) pajak terbesar di Provinsi Riau. Hal ini mencerminkan kontribusi daerah tersebut yang cukup signifikan terhadap penerimaan negara.
Kondisi ini sekaligus menunjukkan pentingnya optimalisasi pengelolaan pajak di daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Sinergi DJP dan Pemda Perlu Diperkuat
Diskusi juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara DJP dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas data perpajakan, memperkuat pengawasan wajib pajak, serta mendorong pertukaran informasi yang konstruktif.
Hermiyana menegaskan bahwa sinergi tersebut menjadi kunci dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Dukung Ekosistem Pajak yang Transparan
Menurut DJP, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah merupakan faktor penting dalam membangun ekosistem perpajakan yang sehat dan transparan. Komunikasi yang intensif akan memperkuat pemahaman bersama mengenai peran strategis pajak dalam pembangunan.
Sementara itu, DPRD Bengkalis menyampaikan apresiasi atas keterbukaan DJP dalam memberikan informasi dan pemahaman terkait pengelolaan perpajakan.
Harapan Tingkatkan Pembangunan Daerah
Melalui kunjungan ini, DPRD berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan DJP dapat terus ditingkatkan untuk mendorong optimalisasi penerimaan pajak dan kesejahteraan masyarakat.
Sinergi yang kuat diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
