Gaikindo: Pangsa BEV RI Hampir 10% Semester I/2025

JAKARTA — Pangsa pasar BEV menanjak tajam dari <1% (2021) menjadi 9,7% pada semester I/2025.

Pertama, Gaikindo mencatat pangsa BEV Indonesia telah mencapai 9,7% pada semester I/2025. Sebelumnya, porsi BEV pada 2021 masih di bawah 1%.

Menurut Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara, tren positif ini muncul karena ekosistem EV kian terbentuk. Selain itu, insentif pajak membuat harga BEV relatif lebih rendah dibanding mobil bermesin ICE.

Antusiasme Pasar & Momen GIIAS

Selanjutnya, Gaikindo menyebut porsi BEV per Juli 2025 “hampir 10%”. Bahkan, minat beli terlihat kencang selama pameran
GIIAS.

Namun, lonjakan ini juga menghadirkan pekerjaan rumah baru di hulu dan hilir industri. Di sisi lain, pabrikan kendaraan ICE di dalam negeri mulai tertekan akibat penjualan yang menurun. Menurut Kukuh, pabrikan ICE sudah mengikuti syarat TKDN tinggi, sekitar 90%–100%.

Namun, beberapa importir BEV memperoleh kemudahan masuk dengan TKDN lebih rendah. Karena itu, Gaikindo menilai keseimbangan struktur industri perlu dijaga.

Sebagai rujukan regulasi, informasi TKDN tersedia di Kemenperin.

Pembiayaan Jadi Kunci Permintaan

Selanjutnya, Gaikindo menekankan peran kredit kendaraan terhadap penjualan. Jika perusahaan pembiayaan mengetatkan kredit, maka daya beli langsung melemah.

Karena itu, dukungan industri multifinance dan perbankan menjadi faktor penentu. Informasi pengawasan industri pembiayaan dapat dilihat di
OJK. Kukuh juga menilai perhatian kebijakan pada industri yang sudah eksis masih terbatas. Menurutnya, pasar domestik melemah tidak hanya karena daya beli, tetapi juga karena kenaikan PKB yang dipungut pemda.

Namun, ia menegaskan desain kebijakan sebaiknya menumbuhkan BEV sekaligus menjaga pabrikan ICE agar transisi tetap inklusif.

Pelajaran dari PPN DTP 2021

Terakhir, Kukuh mencontohkan kebijakan PPN DTP pada 2021 yang sempat mendongkrak penjualan. Ketika insentif diberikan, minat beli pulih cepat dan industri bergerak.

Sebagai perbandingan, dokumentasi kebijakan fiskal dapat ditelusuri di Kementerian Keuangan.