Klaim bahwa seluruh transaksi digital akan dikenai pajak mulai 9 November 2026 tidak sesuai dengan penjelasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Kebijakan yang dimaksud adalah Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN), bukan pungutan PPN atas setiap transfer antarbank atau dompet digital.
SPP-TDLN Hanya Menyasar Transaksi Digital dari Luar Negeri
DJP menjelaskan SPP-TDLN telah berlaku sejak 25 September 2026. Sistem tersebut dirancang untuk memungut PPN atas pemanfaatan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) digital yang berasal dari luar negeri.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan pada Senin (2/11/2026) bahwa penerapan sistem itu tidak membuat pajak baru. Menurut Inge, kebijakan tersebut juga tidak mengubah tarif PPN dan tidak ditujukan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga menegaskan dalam pemberitaan televisi yang tayang pada Rabu (4/11/2026) bahwa tidak ada kebijakan baru yang mengenakan PPN atas setiap transfer antarbank maupun transaksi melalui dompet digital.
Enam Pihak Ditunjuk Memungut PPN
Dalam pelaksanaannya, DJP menunjuk enam pihak untuk menjalankan pemungutan PPN melalui skema SPP-TDLN. Pihak yang disebut terdiri atas BRI, BNI, BSI, Mandiri, BTN, dan LinkAja.
- BRI
- BNI
- BSI
- Mandiri
- BTN
- LinkAja
Penunjukan tersebut berkaitan dengan pemungutan PPN atas pemanfaatan layanan atau produk digital dari luar negeri. Kebijakan ini tidak berarti semua pembayaran digital di dalam negeri otomatis dikenai pungutan tambahan.
Asal Klaim Pajak Mulai 9 November
Klaim yang beredar berasal dari video buatan AI yang menampilkan Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto. Video itu membawa narasi bahwa mulai 9 November seluruh transaksi digital akan dipungut pajak untuk menutup defisit anggaran.
Tim Pemeriksa Fakta Mafindo melalui TurnBackHoax menelusuri gambar dalam unggahan tersebut menggunakan Google Lens. Gambar serupa ditemukan pada unggahan akun Instagram LocalprideIndonesia pada Minggu (1/11/2026), sedangkan akun X @Jateng_Twit menyebut informasi itu menyesatkan pada Senin (2/11/2026).
Berdasarkan penjelasan DJP dan pernyataan Suahasil, isi unggahan tersebut mencampuradukkan SPP-TDLN dengan anggapan bahwa semua transaksi digital akan dikenai PPN. Karena itu, narasi tentang kewajiban pajak untuk seluruh transaksi digital mulai 9 November 2026 dikategorikan sebagai konten menyesatkan atau misleading content.
