JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkapkan sejumlah faktor yang menyebabkan kinerja penerimaan bea masuk sepanjang Januari–Oktober 2025 mengalami kontraksi sebesar 4,9%. Penurunan ini terjadi seiring merosotnya impor komoditas pangan serta penerapan insentif pembebasan bea masuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV).
“Tanpa menghitung faktor pangan dan insentif kendaraan bermotor, penerimaan bea masuk masih tumbuh sekitar 0,4%.”
Baca Juga: Telanjur Gunakan NPPN? Tidak Bisa Kembali Pakai Tarif Final UMKM
Penerimaan Bea Masuk Kontraksi 4,9%
Sepanjang Januari–Oktober 2025, realisasi penerimaan bea masuk mencapai Rp41 triliun, turun dari Rp43,16 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Djaka menyebut penurunan ini terutama dipicu oleh kebijakan pengurangan impor sejumlah komoditas pangan.
Penerimaan bea masuk dari komoditas seperti beras, gula, dan jagung tercatat anjlok hingga 48,4%. Tahun ini, setoran yang terkumpul dari sektor tersebut hanya Rp1,80 triliun, jauh lebih rendah dibanding tahun lalu yang mencapai Rp3,49 triliun.
Insentif EV Turunkan Setoran Bea Masuk Kendaraan
Baca Juga: PP 43/2025 Berlaku: Pelaporan Keuangan Nasional Masuk Era Single Window
Selain pangan, penurunan penerimaan bea masuk juga terdampak oleh insentif pembebasan bea masuk kendaraan listrik yang diatur dalam PMK 62/2025. Kebijakan ini menyebabkan penerimaan dari sektor kendaraan bermotor turun 24,5%.
Sepanjang tahun ini, penerimaan bea masuk dari impor kendaraan bermotor hanya mencapai Rp1,81 triliun, sedangkan tahun lalu sebesar Rp2,39 triliun.
Pemanfaatan FTA Ikut Tekan Bea Masuk
Djaka menambahkan bahwa meningkatnya penggunaan free trade agreement (FTA) oleh pelaku usaha juga berkontribusi menekan penerimaan. Melalui FTA, banyak barang impor yang menikmati tarif preferensi sehingga bea masuk yang dapat dikumpulkan menjadi lebih rendah.
“Kontraksi penerimaan bea masuk tidak hanya dipicu penurunan impor pangan, tetapi juga insentif EV serta meningkatnya pemanfaatan FTA oleh pelaku usaha.”
