JAKARTA – Beban pajak dan asuransi yang ditanggung penduduk Indonesia terus bertambah. Rata-rata setiap orang kini menyisihkan Rp68.869 per bulan untuk pos ini, naik Rp4.158 atau 6,43% dibandingkan Maret 2025 yang masih Rp64.711 per kapita sebulan.
Potret belanja rumah tangga itu dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia Maret 2026 pada Senin (5/10/2026). Angka-angkanya bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026. Dalam publikasi itu, kelompok pajak, pungutan, dan asuransi masuk kategori belanja bukan makanan.
BPS menyebut dua pemicu di balik kenaikan tersebut. Yang pertama adalah tarif atau kebijakan terkait yang mengalami penyesuaian, sedangkan yang kedua ialah kian banyaknya penduduk yang memiliki produk asuransi.
Bagi wajib pajak, kenaikan beban pajak dan asuransi ini memberi gambaran seberapa besar kewajiban rutin, baik kepada pemerintah maupun kepada penyelenggara asuransi, yang harus dianggarkan rumah tangga di luar kebutuhan makan.
Rincian Lima Komponen: Asuransi Kesehatan Paling Dominan
Ketika dipecah per komponen, pos asuransi kesehatan menyerap Rp41.904 per kapita sebulan. Hitungan redaksi menunjukkan nilai itu setara kira-kira 60,85% dari total kelompok, sehingga lebih dari separuh belanja kelompok ini sebenarnya mengalir ke perlindungan kesehatan.
Peringkat kedua ditempati pajak kendaraan bermotor dan tidak bermotor sebesar Rp16.251, atau sekitar 23,6% dari total kelompok. Di bawahnya terdapat pungutan atau retribusi Rp3.975, asuransi jiwa dan asuransi kerugian Rp3.080, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp2.497.
| Komponen | Rupiah per kapita sebulan (Maret 2026) |
|---|---|
| Asuransi kesehatan | Rp41.904 |
| Pajak kendaraan bermotor dan tidak bermotor | Rp16.251 |
| Pungutan/retribusi | Rp3.975 |
| Asuransi jiwa dan asuransi kerugian | Rp3.080 |
| Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Rp2.497 |
| Total kelompok pajak, pungutan, dan asuransi | Rp68.869 |
Jika kelima komponen di atas dijumlahkan, hasilnya Rp67.707. Artinya, masih ada Rp1.162 dari total kelompok yang tercatat di luar rincian tersebut.
Dua komponen pajak dalam daftar itu bukan setoran ke kas pusat. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak provinsi, sedangkan PBB yang lazim dibayar rumah tangga adalah PBB perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Karena itu, kebijakan tarif di daerah turut menentukan besar-kecilnya pengeluaran ini.
Warga Kota Bayar Rp40.951 per Bulan Lebih Banyak daripada Warga Desa
Tempat tinggal ikut menentukan besarnya pengeluaran ini. Penduduk perkotaan membelanjakan Rp85.214 per kapita sebulan untuk pajak, pungutan, dan asuransi, sementara penduduk perdesaan Rp44.263. Selisihnya Rp40.951, atau angka di kota kira-kira 1,93 kali angka di desa.
Jarak itu berjalan seiring dengan perbedaan total belanja kedua wilayah. Pada Maret 2026, total pengeluaran per kapita sebulan penduduk perkotaan tercatat Rp1.902.997 dan penduduk perdesaan Rp1.287.359, sedangkan rata-rata nasional Rp1.657.281.
Namun, porsinya tidak sama. Hitungan redaksi pajaknow.id menunjukkan kelompok pajak, pungutan, dan asuransi mengambil sekitar 4,48% dari total belanja warga kota, sekitar 3,44% di desa, dan sekitar 4,16% secara nasional. Jadi, penduduk kota bukan hanya membayar lebih besar dalam rupiah, tetapi juga menyisihkan bagian yang lebih besar dari anggaran bulanannya.
Kuintil Terbawah Menanggung Porsi Lebih Berat
Untuk melihat sebaran beban antarlapisan, BPS memakai pengelompokan kuintil. Penduduk diurutkan menurut besar pengeluarannya lalu dibagi ke dalam lima kelompok berukuran sama, masing-masing 20%. Kuintil 1 berisi penduduk dengan pengeluaran paling rendah, sedangkan kuintil 5 menampung penduduk dengan pengeluaran paling tinggi.
- Kuintil 1: kelompok pajak, pungutan, dan asuransi mengambil 10,86% dari belanja bukan makanan, dengan nominal Rp24.999 per kapita sebulan.
- Kuintil 5: porsinya 7,72% dari belanja bukan makanan, dengan nominal Rp176.399 per kapita sebulan.
Dua ukuran itu bergerak ke arah berlawanan. Dari sisi proporsi, penduduk berpengeluaran terendah justru menyerahkan bagian yang lebih besar dari belanja bukan makanannya. Dari sisi rupiah, kuintil 5 membayar Rp151.400 lebih banyak, atau kira-kira 7,06 kali lipat nilai kuintil 1.
Temuan ini perlu dibaca utuh. Angka persentase menggambarkan seberapa berat beban terasa bagi anggaran tiap lapisan, sedangkan angka nominal menunjukkan siapa yang membayar paling banyak. Bagi penduduk berpengeluaran rendah, ruang belanja bukan makanan yang sempit membuat pos ini menempati porsi yang lebih menonjol.
Sumber: Badan Pusat Statistik, publikasi Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia Maret 2026.