BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimistis bahwa kebijakan relaksasi persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan jumlah wajib pajak yang aktif membayar kewajibannya. Langkah ini juga diyakini mampu mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun berjalan.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih sederhana, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan penyederhanaan prosedur, diharapkan hambatan administratif yang selama ini menjadi kendala dapat diminimalisir.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat Asep Supriatna menyampaikan bahwa saat ini masyarakat tidak lagi diwajibkan membawa buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dalam proses pembayaran PKB. Cukup dengan menunjukkan STNK dan KTP, masyarakat sudah dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
“Masyarakat hanya membawa STNK dan KTP saja. Semudah itu.”
— Asep Supriatna
Menurutnya, kemudahan ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih ramah dan praktis bagi masyarakat, khususnya bagi wajib pajak yang selama ini mengalami kesulitan memenuhi persyaratan administratif.
Kebijakan ini saat ini telah diterapkan di wilayah Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi sebagai tahap awal implementasi. Ke depan, tidak menutup kemungkinan kebijakan serupa akan diperluas ke wilayah lain di Jawa Barat apabila terbukti efektif meningkatkan kepatuhan pajak.
Potensi Kenaikan Jumlah Pembayar
Penyederhanaan prosedur pembayaran ini diyakini mampu meningkatkan jumlah pembayar PKB secara signifikan. Sebelumnya, kewajiban membawa BPKB atau fotokopinya kerap menjadi kendala administratif, terutama bagi masyarakat yang tidak menyimpan dokumen tersebut secara mudah diakses.
Dengan adanya relaksasi ini, proses pembayaran menjadi jauh lebih sederhana dan cepat, sehingga diharapkan mampu mendorong masyarakat yang sebelumnya menunda pembayaran untuk segera melunasi kewajibannya.
Bapenda Jawa Barat memperkirakan bahwa jumlah wajib pajak yang aktif membayar PKB dapat meningkat sekitar 5% hingga 7%. Angka ini dinilai cukup signifikan dalam mendukung peningkatan PAD sekaligus memperkuat basis kepatuhan pajak daerah.
Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu, seiring dengan kemudahan layanan yang diberikan pemerintah.
Pembayaran PKB Meningkat Jelang Lebaran
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa tren pembayaran PKB memang cenderung meningkat menjelang Hari Raya Idulfitri. Hal ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat serta kebutuhan administrasi kendaraan menjelang mudik Lebaran.
Menurutnya, dalam beberapa hari terakhir terjadi lonjakan penerimaan harian yang cukup signifikan, dari sebelumnya sekitar Rp20 miliar menjadi Rp26 miliar.
Peningkatan ini menunjukkan adanya respons positif dari masyarakat terhadap kebijakan kemudahan pembayaran pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Selain faktor musiman, kemudahan prosedur juga diyakini turut berkontribusi terhadap kenaikan tersebut.
Dana PKB untuk Infrastruktur
Pemerintah daerah menegaskan bahwa penerimaan dari PKB akan dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan infrastruktur, khususnya dalam perbaikan dan pemerataan kualitas jalan di seluruh wilayah Jawa Barat.
Investasi pada infrastruktur jalan dinilai sangat penting karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan demikian, peningkatan kepatuhan pembayaran pajak tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam bentuk pembangunan yang lebih merata dan berkualitas.
