Sorotan ke CBAM: Kekhawatiran Negara Berkembang
Inti kritik tertuju pada Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) milik UE. Sementara itu, Afrika Selatan menilai kebijakan tersebut bisa menghambat upaya negara berkembang untuk menekan emisi sekaligus melakukan dekarbonisasi ekonomi.
Dalam kutipan yang beredar, pemerintah menyatakan CBAM berpotensi membatasi kontribusi negara berkembang terhadap pengurangan emisi global. Karena itu, kebijakan transisi seharusnya mempertimbangkan kondisi domestik yang berbeda-beda.
Untuk pemahaman kebijakan CBAM di tingkat UE, lihat penjelasan eksternal di laman resmi European Commission. Di sisi lain, konteks perdagangan bilateral UE–AS juga relevan untuk dibandingkan.
Argumen Keadilan: Setara dengan Fleksibilitas untuk AS
Pemerintah Afrika Selatan menekankan aspek keadilan kebijakan. Jika UE bisa menawarkan opsi yang lebih luwes bagi usaha kecil dan menengah di AS, maka negara berkembang semestinya menerima keringanan serupa.
Argumen ini merujuk pada pernyataan bersama UE–AS pekan sebelumnya. Selain itu, dokumen bertajuk Framework of Reciprocal, Fair, and Balanced Trade Agreement menyebut rencana penyesuaian sejumlah kebijakan keberlanjutan—termasuk CBAM—agar lebih proporsional dan minim beban administrasi.
Adapun konteks kebijakan dagang global yang berbeda-beda dapat dilihat pada dinamika tarif AS–India. Sebagai perbandingan, simak artikel internal tentang dampak tarif tinggi pada strategi domestik India: Tarif 50% AS Berlaku, Modi Dorong Swadeshi & Reformasi.
Risiko pada Daya Saing dan Sektor Terdampak
Dikhawatirkan, CBAM menekan daya saing ekspor Afrika Selatan ke pasar Eropa. Terutama, risiko melemah paling terasa pada komoditas baja, aluminium, semen, pupuk, hidrogen, dan listrik.
Di sisi lain, struktur energi domestik yang masih bergantung pada batu bara membuat biaya penyesuaian karbon lebih berat. Karena itu, masa transisi yang adil sangat dibutuhkan agar industri tidak terpukul.
Menurut data terbaru, sekitar 2,13% dari total ekspor Afrika Selatan ke UE berpotensi terkena dampak langsung CBAM. Selain itu, bila kebijakan berjalan penuh, kontraksi Produk Domestik Bruto (PDB) dapat mencapai 0,62%.
Usulan: Akui Kebijakan Karbon Domestik
Selain permintaan keringanan, Pretoria mendorong agar UE mengakui kebijakan karbon domestik yang telah berlaku nasional. Dengan demikian, tarif tambahan perbatasan tidak serta-merta dikenakan pada produk yang sudah membayar biaya karbon di negara asal.
Prinsip pengakuan kebijakan domestik tersebut, pada akhirnya, dapat mencegah pengenaan ganda. Lebih jauh, pendekatan ini mendukung upaya dekarbonisasi yang selaras dengan kemampuan fiskal dan teknologi negara berkembang.
Untuk referensi kebijakan fiskal negara anggota UE, pembaca juga bisa meninjau dinamika ambang PKP di Eropa. Misalnya, Rumania yang menyesuaikan threshold PKP sesuai arahan Uni Eropa: Rumania Naikkan Threshold PKP.
Langkah Lanjut: Dialog dan Penyesuaian Administratif
Ke depan, Afrika Selatan mendorong dialog teknis yang intensif dengan Brussels. Sementara itu, UE diminta mempertimbangkan perampingan beban administrasi CBAM, termasuk tata cara pelaporan yang ramah bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
Pada tahap implementasi, penyelarasan jadwal, metodologi pengukuran emisi, serta pengakuan sertifikasi lokal menjadi krusial. Karena itu, peta jalan yang jelas akan menentukan tingkat kepastian pelaku usaha di kedua belah pihak.
Untuk memantau perkembangan resmi, lihat rilis dan pembaruan kebijakan di kanal kebijakan dagang UE. Kunjungi pula sumber eksternal seperti Bloomberg untuk liputan ekonomi global yang relevan.
