JAKARTA – Kerangka diplomasi antarparlemen terus diperkuat guna memperluas wawasan mengenai tata kelola serta reformasi keuangan negara di tingkat internasional. Badan Anggaran (Banggar) DPR belum lama ini menerima kunjungan resmi dari delegasi Komite Urusan Anggaran (Budgetary Affairs Commission) Parlemen China untuk membandingkan kerangka fiskal makro sekaligus membedah bagaimana implementasi siklus anggaran China berjalan.
Pertemuan strategis ini menjadi wadah krusial untuk saling bertukar data operasional, kebijakan pengelolaan fiskal, serta mitigasi risiko defisit. Wakil Ketua Banggar DPR Wihadi Wiyanto mengemukakan bahwa dari hasil diskusi mendalam tersebut, Indonesia dan China rupanya memiliki banyak titik kemiripan yang nyata, khususnya dalam sistem penyusunan garis waktu keuangan serta penetapan program pembangunan prioritas.
“Proses anggaran ternyata memang menyerupai, dimulai dengan pembahasan KEM-PPKF [Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal], penyampaian pidato kenegaraan, dan kemudian penentuan pagu indikatif,” urai Wihadi dalam keterangan resminya, dikutip pada Rabu (13/5/2026).
Sorotan Komite Urusan Anggaran Terhadap Batas Defisit APBN
Selain mengulas aspek historis dan komparasi teknis mengenai siklus anggaran China, delegasi komite parlemen dari luar negeri tersebut menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap aturan disiplin anggaran yang berlaku di Indonesia. China secara saksama menyoroti bagaimana draf hukum domestik kita bekerja ketat dalam menahan laju akumulasi rasio utang pemerintah.
Pihak Banggar mengonfirmasi kepada delegasi bahwa berdasarkan rambu-rambu hukum UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN tahunan dikunci rapat dengan batas maksimal sebesar 3% dari PDB. Regulasi tersebut juga membatasi batas aman akumulasi volume utang pemerintah di level paling banyak sebesar 60% dari PDB.
Walaupun instrumen batas defisit 3% sempat dilonggarkan secara legal demi mendanai kedaruratan penanganan krisis pandemi Covid-19, Indonesia berhasil melakukan konsolidasi fiskal dengan cepat. Grafik defisit anggaran nasional tercatat telah sukses dikembalikan secara normal ke bawah ambang batas aman 3% pada tahun 2023.
“Kami sampaikan bahwa sesuai dengan undang-undang. Kami setuju bahwa nanti akan selalu berkolaborasi dan kami juga saling bertukar informasi bagaimana menyusun anggaran ke depannya,” imbuh Wihadi berkomitmen untuk menyerap sisi positif tata kelola keuangan global.
Agenda Domestik Penyusunan RAPBN 2027
Diskusi komparasi operasional ini bergulir tepat saat agenda keuangan domestik Indonesia memasuki fase krusial. Saat ini, jajaran pemerintah tengah merampungkan draf dokumen KEM-PPKF 2027 yang diwajibkan oleh undang-undang untuk diserahkan secara formal kepada pihak legislatif paling lambat pada 20 Mei 2026. Penyerahan berkas draf makro tersebut menandai awal dimulainya pembahasan RAPBN 2027.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa parlemen akan mengawal jalannya perumusan pagu RAPBN 2027 mulai masa persidangan ini, yakni pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2025-2026 yang dijadwalkan bergulir secara intensif sejak 12 Mei hingga berakhir pada 21 Juli 2026.
Puan menyatakan bahwa postur belanja APBN 2027 memikul peran yang sangat berat. Struktur anggaran masa depan dituntut kokoh untuk membentengi ekonomi nasional dari rambatan konflik geopolitik internasional yang masih berkecamuk, memangkas ketimpangan sosial, memperkuat konsolidasi fiskal, serta mengunci alokasi pendanaan untuk jajaran program prioritas nasional.
