JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan jaminan tegas bahwa pengelolaan anggaran belanja negara, khususnya pada pos kementerian dan lembaga (K/L), tidak akan mengalami kebocoran atau kesalahan administrasi lagi di masa mendatang. Komitmen ini muncul setelah adanya temuan internal terkait kelalaian dalam persetujuan anggaran pengadaan operasional.
Purbaya mengakui sempat terjadi insiden di mana anggaran untuk pembelian impor motor listrik operasional Badan Gizi Nasional (BGN) lolos ke tahap eksekusi. Padahal, pengajuan tersebut sebelumnya sudah diputuskan untuk ditolak. Ia menyebutkan bahwa faktor kesalahan teknis internal menjadi pemicu Kemenkeu memberikan “lampu hijau” pada pos belanja tersebut.
Sebagai langkah antisipasi, Direktorat Jenderal Anggaran kini tengah melakukan pemutakhiran sistem perangkat lunak guna menutup celah kebocoran serupa. Purbaya memastikan pengawasan akan diperketat agar tidak ada lagi celah bagi pengajuan yang sudah ditolak untuk melewati sistem otorisasi.
“Software Ditjen Anggaran sedang diperbaiki sehingga enggak kebobolan kayak tahun lalu. Kami sudah tolak, rupanya ada kebocoran dengan cara tertentu untuk melewati itu. Kami sekarang sudah perbaiki,” ujar Purbaya, Jumat (8/5/2026).
Realisasi Belanja Negara yang Melonjak Tajam
Meski memperketat pengawasan, Menkeu memastikan bahwa percepatan kinerja anggaran belanja negara tetap menjadi prioritas sejak awal tahun. Hal ini bertujuan agar dampak penggunaan APBN dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat dan perekonomian nasional sepanjang tahun 2026.
Hingga saat ini, realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai angka Rp610,3 triliun atau tumbuh signifikan sebesar 47,7%. Pertumbuhan ini ditopang oleh kenaikan belanja di level kementerian/lembaga (K/L) maupun non-K/L. Untuk belanja K/L sendiri, realisasinya mencapai Rp281,2 triliun dengan pertumbuhan 43,40%, yang didorong oleh program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bansos, serta pembayaran gaji dan THR.
Sementara itu, pos belanja non-K/L mencatatkan lonjakan fantastis sebesar 51,51% dengan nilai realisasi Rp329,1 triliun. Faktor utama pendorong kenaikan ini adalah pemenuhan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, serta penyaluran subsidi dan kompensasi untuk energi seperti BBM dan listrik.
Rincian Komponen Belanja K/L
Purbaya membedah lebih dalam mengenai empat komponen utama di dalam belanja kementerian/lembaga. Belanja barang mencatatkan kenaikan tertinggi hingga 114,6% dengan realisasi Rp111,1 triliun, yang dialokasikan untuk penyaluran dana BOS, insentif biodiesel, hingga stabilisasi pangan dan program MBG.
Komponen lainnya adalah belanja pegawai yang terealisasi Rp97,1 triliun (tumbuh 22,2%) untuk pengangkatan ASN dan tunjangan pendidik. Selain itu, belanja modal mencapai Rp35,4 triliun (tumbuh 36,7%) yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan jaringan irigasi guna mendukung ketahanan pangan nasional.
Di sisi lain, belanja bantuan sosial (bansos) mengalami sedikit penurunan sebesar 3,6% dengan nilai realisasi Rp37,4 triliun. Anggaran tersebut telah disalurkan untuk berbagai skema perlindungan sosial seperti PBI JKN, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, hingga KIP Kuliah.
Purbaya mewanti-wanti seluruh pimpinan kementerian dan lembaga agar menggunakan pagu anggaran secara tepat waktu dan sasaran. “Ke depan akan kami pastikan terus kementerian dan lembaga belanja tepat waktu, tepat sasaran, dan enggak ada yang bocor,” pungkasnya.
